• Minggu, 29 Mei 2022

Pejabat Kepala Daerah yang Ditunjuk Jangan Dijadikan untuk Bangun Kekuatan Politik Jelang Pemilu dan Pilpres

- Kamis, 6 Januari 2022 | 21:10 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim (dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim (dpr.go.id)

BERITAKARYA.ID, JAKARTA - Kekosongan jabatan kepala daerah di 2022 jangan dimanfaatkan untuk membangun kekuatan politik jelang Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

Penjabat kepala daerah yang akan diangkat oleh pemerintah, tidak boleh dijadikan kaki tangan untuk kepentingan partai politik dan calon presiden tertentu.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim seperti dilansir dpr.go.id, Kamis 6 Januari 2022.

Baca Juga: Viral! Mahasiswi Cantik di Makassar Jadi Kuli Panggul Semen Dibayar 500 Perak Per Sak

“Ratusan penjabat kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi 'batalion politik' yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres/cawapres tertentu tahun 2024," kata Luqman.

Perlu diketahui, 101 daerah di Indonesia bakal alami kekosongan jabatan kepala daerah di tahun 2022 karena masa jabatan mereka berakhir.

Luqman mengingatkan agar pengisian penjabat kepala daerah memenuhi aspek normatif yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Baca Juga: Keren, Ridwan Kamil Jadi Bintang Video Klip Yang Terdalam Noah

UU tersebut mengatur bahwa penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan penjabat bupati/walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Halaman:

Editor: Irfan Luthfi Arief

Sumber: dpr.go.id

Tags

Terkini

Mesut Ozil Shalat Jumat di Masjid Istiqlal

Jumat, 27 Mei 2022 | 21:24 WIB
X