BERITAKARYA.ID, JAKARTA - Presiden Jokowi beberapa waktu lalu marah setelah mengetahui bahwa banyak lembaga dan kementerian yang menggunakan produk impor.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun angkat bicara. Ia mengklaim sudah mengingatkan perihal barang-barang impor sejak Agustus 2021 lalu terkait hal itu.
Ketika itu, LaNyalla mengulas tentang kehadiran banyak marketplace kelas besar di Indonesia, dimana produk yang dijual didominasi produk impor.
Baca Juga: Gara-gara Promosi Vaksin, Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Dipecat dari Anggota IDI
Sementara anak bangsa kita hanya menjadi drop shipper atau penjual saja di lapak tersebut.
“Saat sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2021, Presiden dan Wapres hadir, saya sampaikan dalam pidato saya bahwa marketplace besar, sekelas unicorn yang ada di Indonesia, faktanya didominasi barang impor dari Tiongkok,” ungkap LaNyalla, Minggu 27 Maret 2022.
Kala itu, Presiden Jokowi sangat mendorong unicorn dan decacorn tumbuh di Indonesia. Tetapi perlu digarisbawahi, bahwa mereka juga menjadi penyumbang besar masuknya barang-barang impor.
Baca Juga: Lirik Lagu Denny Caknan Feat Wandara - Kelangan, Masuk 9 Trending Musik di YouTube
“Penjualnya orang lokal, produknya impor. Ini tentu membuat prihatin, mengingat nilai transaksi belanja online kita tahun 2020, mencapai angka di kisaran 266 triliun rupiah. Dari angka itu, para penjual hanya mengambil margin dari harga jual, sementara nilai tambah utamanya ada pada produsen di luar negeri,” jelasnya.
Apalagi para decacorn ini semakin membesar di Indonesia. Bahkan ada yang sudah merger, seperti Gojek dan Tokopedia.
“Mereka juga siap-siap IPO untuk menjaring dana publik. Tapi fakta, isi didalamnya masih lebih banyak barang impor,” imbuh LaNyalla.
Baca Juga: Dituding Diberi Uang Jajan 2M Oleh Indra Kenz, Vanessa Khong: Aku Ga Butuh Atau Perlu Uang Jajan 2M
Sebagai amanat kedaulatan, negara harus hadir untuk memastikan bahwa dominasi produk yang ada di market place bukan barang impor.
"Harus memastikan market size ada bagi produk lokal. Jangan dipaksa masuk, tetapi market size-nya sudah dikapling barang impor yang lebih murah,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Kerap Bikin Gaduh, Ketua DPD RI Sarankan Pemerintah Perbaiki Pola Komunikasi
Wakil Ketua DPD RI Sebut Subsidi Minyak Goreng Curah Mubadzir dan Tidak Relevan dengan Akar Masalah
Selamatkan Demokrasi dari Oligarki, DPD RI dan PBB Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK