BAGHDAD, Kompas.com – Iran dilaporkan telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada para komandan militernya di Irak, memungkinkan beberapa kelompok untuk melancarkan operasi tanpa persetujuan langsung dari Teheran. Perubahan kebijakan ini, yang didorong oleh dinamika perang, diungkapkan oleh tiga anggota milisi dan dua pejabat lainnya kepada Associated Press.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran baru, mengingat banyak milisi yang didukung Iran saat ini didanai melalui anggaran negara Irak dan terintegrasi dalam aparat keamanan. Situasi ini telah memicu kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain yang merasakan dampak terberat dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Mereka menilai Baghdad belum mengambil sikap yang cukup tegas untuk mengendalikan milisi.
Meskipun menghadapi tekanan yang meningkat dari AS, pemerintah Irak dilaporkan kesulitan untuk membendung atau mencegah aktivitas kelompok milisi ini. Lima pejabat, yang meminta anonimitas karena sensitivitas isu ini, menyatakan bahwa faksi-faksi garis keras kini beroperasi di bawah arahan penasihat Iran dengan struktur komando yang terdesentralisasi.
“Berbagai pasukan telah diberikan wewenang untuk beroperasi sesuai dengan penilaian lapangan mereka sendiri tanpa merujuk kembali ke komando pusat,” ujar seorang pejabat milisi, mengutip pernyataan dari Associated Press pada Selasa (21/4/2026).
Otonomi untuk Komandan Lapangan
Bagi milisi yang terafiliasi dengan Iran di Irak, pergeseran menuju kendali terdesentralisasi ini merupakan langkah strategis yang signifikan. Beberapa hari setelah perang Iran pecah pada 28 Februari 2026, delegasi Iran dilaporkan telah mendatangi wilayah Kurdi Irak dengan pesan yang jelas.
Pesan tersebut disampaikan bahwa jika serangan milisi meningkat di dekat pangkalan militer AS, kepentingan komersial, atau misi diplomatik, otoritas Kurdi Irak tidak perlu lagi menghubungi Teheran untuk mengajukan keluhan, karena Iran mengklaim tidak dapat berbuat banyak dalam situasi tersebut.
“Mereka mengatakan telah mendelegasikan wewenang kepada para komandan regional Iran,” kata seorang pejabat senior pemerintah Kurdi Irak yang tidak ingin disebutkan namanya, merujuk pada sensitivitas masalah tersebut.
Sebelumnya, para pemimpin Kurdi di Irak biasanya akan menghubungi pejabat Iran untuk mencari klarifikasi setelah terjadi serangan yang menyasar mereka. Namun, pergeseran ini, menurut pejabat Kurdi tersebut, mencerminkan pelajaran yang dipetik dari perang 12 hari yang terjadi pada bulan Juni sebelumnya.
Para pejabat milisi pun turut menguatkan klaim tersebut. Mereka membandingkan situasi selama perang 12 hari, di mana operasi masih sangat terpusat. Setelah peristiwa tersebut, otonomi yang lebih besar mulai diberikan kepada komandan di lapangan.
