PADANG, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklaim lembaganya kini menjadi struktur kekuatan terbesar di Indonesia, bahkan melampaui gabungan personel TNI dan Polri dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menyatakan bahwa dalam kurun waktu singkat, BGN telah berhasil membangun basis kekuatan hingga 1,1 juta relawan di seluruh penjuru Tanah Air. Kekuatan masif ini digerakkan melalui unit kerja yang disebut Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) di setiap daerah.
“Sekarang kami menjadi pasukan terbesar republik, mengalahkan pasukan TNI dan Polri,” ujar Dadan saat menghadiri pelantikan pengurus Gapembi Sumbar di Kota Padang, Rabu (22/4/2026).
Transformasi Pesat dari Awal yang Sederhana
Dadan mengenang kembali masa awal berdirinya BGN pada 15 Agustus 2024. Saat dilantik pada 19 Agustus di tahun yang sama, ia mengaku menjalaninya dalam kesunyian, tanpa pengawalan protokoler, bahkan tanpa dokumentasi.
Pelantikan tersebut dilakukan atas permintaan Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo saat itu, dan Dadan dilantik seorang diri. Namun, dalam kurun waktu satu tahun empat bulan, BGN mengalami transformasi yang pesat.
Dari yang awalnya tidak memiliki kantor, kini BGN diperkuat oleh 600 pegawai pusat dan 27.000 kepala SPPG yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. “Ekosistem ini juga melibatkan 27.000 ahli gizi, 27.000 petugas angkutan, serta jutaan relawan,” jelasnya.
SPPG sebagai Mesin Ekonomi Daerah
Kehadiran SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pembagi makanan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi mesin ekonomi baru di berbagai daerah. Di Sumatera Barat saja, terdapat 402 unit SPPG yang telah beroperasi.
Khusus di Kota Padang, dengan 72 SPPG yang aktif, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 70 miliar setiap bulannya. Secara akumulatif, wilayah Sumatera Barat menyerap anggaran hingga Rp 400 miliar per bulan untuk program ini.
Skema anggaran yang diterapkan sangat ketat untuk memberdayakan warga setempat. “Sebanyak 70 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal,” ungkap Dadan.
Sisanya, 20 persen dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk penggajian relawan yang berkisar antara Rp 2,4 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan. Sementara 10 persen lainnya menjadi insentif bagi pengelola sebagai pengembalian investasi.
Efek Domino Program MBG di Sektor Pertanian
Dampak nyata dari program MBG mulai terasa pada stabilitas harga komoditas pertanian. Dadan memberikan contoh fenomena di Jember, di mana petani sempat menebang pohon jeruk karena harga yang anjlok menjadi Rp 4.000 per kilogram.
Kini, petani kembali bergairah menanam karena permintaan dari program MBG membuat harga stabil di angka Rp 10.000 per kilogram. “Kebutuhan logistik satu unit SPPG memang sangat masif. Setiap bulan, satu SPPG membutuhkan sedikitnya lima ton beras,” ujarnya.
Untuk kebutuhan buah, sekali makan saja dibutuhkan 3.000 buah pisang, yang setara dengan hasil panen dari 15 pohon. Hal serupa juga terjadi pada kebutuhan protein seperti lele, telur, dan susu, yang menuntut produktivitas tinggi dari para peternak lokal.
Generasi Z dan Pemberdayaan Pesantren
Menariknya, program skala besar ini mendapat dukungan penuh dari generasi muda, dengan tingkat dukungan dari Generasi Z mencapai 80 persen. BGN memosisikan diri sebagai lembaga yang dinamis dan diisi oleh tenaga muda yang siap bekerja dengan ritme cepat.
Selain itu, BGN juga menjajaki kemitraan dengan pondok pesantren dalam pengelolaan SPPG. Langkah ini diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi pesantren yang luar biasa.
Dengan anggaran sebesar Rp 268 triliun, di mana Rp 60 triliun di antaranya telah digelontorkan melalui virtual account ke SPPG di seluruh daerah, program MBG kini bukan hanya sekadar intervensi gizi.
“Program MBG kini bukan lagi sekadar intervensi gizi, melainkan strategi nasional untuk menekan angka kemiskinan dan memperkecil rasio gini di Indonesia,” pungkasnya.
