JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk mengakselerasi elektrifikasi transportasi publik, termasuk bus antarkota antarprovinsi (AKAP), menghadapi tantangan signifikan terkait investasi dan kesiapan infrastruktur di Indonesia. Para pelaku usaha transportasi menyambut baik kebijakan pengurangan ketergantungan Bahan Bakar Minyak (BBM), namun menyoroti sejumlah kendala utama.
Anthony Steven Hambali, Ketua Angkutan Pariwisata DPP Organda sekaligus pemilik Perusahaan Otobus (PO) Sumber Alam, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah. Ia mengakui pentingnya transisi dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik.
“Biaya investasi bus listrik masih tinggi,” ujar Anthony kepada Kompas.com dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Solusi Strategis Hadapi Kelangkaan BBM: Akselerasi Elektrifikasi Transportasi Publik dan Industri” yang digelar beberapa waktu lalu. Ia menambahkan bahwa PO Sumber Alam sendiri sempat melakukan uji coba layanan bus AKAP listrik menggunakan unit milik Kalista untuk rute Jakarta-Yogyakarta.
Meski demikian, Anthony memperkirakan bahwa dengan harga yang masih sangat tinggi, pihaknya belum mampu untuk melakukan pembelian unit bus listrik dalam jumlah yang signifikan. “Sumber Alam sendiri sempat melakukan uji coba layanan bus AKAP listrik menggunakan unit milik Kalista rute Jakarta – Yogya,” ungkapnya.
Kesiapan Infrastruktur Menjadi Kendala Utama
Selain biaya investasi, persoalan kesiapan infrastruktur pengisian daya listrik menjadi perhatian serius. Anthony menekankan minimnya ketersediaan fasilitas pengisian daya bus listrik saat ini.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan antrean panjang di fasilitas pengisian daya, memaksa bus listrik harus bergantian untuk mengisi daya. Hal ini berpotensi menghambat operasional bus dan mengganggu jadwal perjalanan penumpang.
“Jadi tantangan implementasi kendaraan listrik pada layanan bus AKAP itu adalah harga kendaraan lebih tinggi, sehingga skema pembiayaan akan mengikuti. Kemudian teknologinya masih baru,” jelas Anthony.
Lebih lanjut, Anthony juga mengungkapkan kekhawatiran konsumen terhadap kendaraan listrik, terutama terkait depresiasi nilai kendaraan dan masa pakai baterai. Ia mempertanyakan kelanjutan operasional bus setelah masa pakai baterai habis.
Menyikapi kondisi ini, Anthony berpendapat bahwa kebijakan yang paling realistis diterapkan saat ini adalah dengan memprioritaskan pasokan BBM untuk angkutan umum. Ia juga menekankan pentingnya subsidi BBM yang tepat sasaran, langsung dialokasikan kepada operator.
“Kemudian subsidi BBM harus tepat sasaran, langsung ke operator,” tutupnya.
