Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) turut serta dalam upaya pemerintah memperluas akses hunian layak dan penguatan ekonomi rakyat melalui partisipasinya pada kegiatan Peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Jawa Barat. Acara yang digelar di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, pada Kamis (13/4/2026) ini merupakan kolaborasi strategis antara Bank BJB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Program BSPS bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta memperluas jangkauan mereka terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP berupaya membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perbankan dan asosiasi pengembang. Bantuan stimulan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi hunian yang aman dan sehat, tetapi juga memicu semangat keswadayaan dan gotong royong warga, serta menggerakkan roda ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian material bangunan.
Dorongan Ekonomi Melalui Pembiayaan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan bahwa selain instrumen pembiayaan perumahan, program ini juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti peran penting dalam memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu “naik kelas”.
“Selain instrumen pembiayaan perumahan, penyelenggaraan KPP juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.”
Menteri Maruarar juga mengapresiasi komitmen Bank BJB dalam mendukung peluncuran BSPS 2026 dan penyediaan pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).
Dukungan Bank BJB dirasakan langsung oleh para calon debitur. Alan, seorang pengusaha toko bahan bangunan di Soreang, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses pengajuan kredit melalui KPP di Bank BJB. “Pengajuan melalui KKP di Bank BJB lancar dan komunikatif,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (16/4/2026).
Hal senada diutarakan oleh Fitriah, calon debitur lain yang juga memiliki usaha toko bangunan dan sedang mengajukan KPP senilai Rp 1 miliar. Ia mengaku Bank BJB telah memiliki rekam jejak positif dalam membiayai usaha keluarganya. “Bank BJB telah membiayai usaha kontrakan orangtua saya. Saat ini, usahanya sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun Bank BJB,” tuturnya.
Edukasi dan Layanan Keuangan
Bank BJB menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan kolaborasi dengan pengembang serta pemerintah daerah. Kegiatan peluncuran BSPS 2026 ini juga difasilitasi sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat demi terciptanya sektor perumahan yang sehat dan produktif.
Dalam rangkaian acara, peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing Bank BJB, memperoleh informasi produk, serta mengakses berbagai layanan keuangan yang disediakan. Salah satu fokus edukasi yang diberikan adalah mengenai manfaat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Peran SLIK dan Program Pesat
Perwakilan Bank BJB, Taufik I Maulana, menjelaskan secara langsung materi terkait SLIK. Ia memaparkan fungsi SLIK sebagai instrumen krusial dalam menilai kelayakan kredit, menjaga kesehatan finansial masyarakat, serta membangun transparansi data dan meminimalkan risiko kredit. Peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, dan melakukan koreksi data jika diperlukan.
Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Pesat). Program yang telah berjalan sejak 2015 ini merupakan inisiatif Bank BJB untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha para pengusaha.
Kontribusi Nyata Bank BJB
Kontribusi Bank BJB dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui pembukaan booth layanan informasi, partisipasi dalam sesi talk show KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan untuk 118 nasabah dengan total plafon mencapai Rp 52 miliar. Capaian ini merefleksikan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan Bank BJB dan kepercayaan mereka terhadap layanan yang diberikan.
Melalui forum ini, Bank BJB tidak hanya memfasilitasi kebutuhan pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga turut serta dalam menyukseskan program pemerintah melalui peluncuran BSPS 2026. Bank BJB optimis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses hunian, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Peluncuran BSPS 2026 ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Dari pihak Bank BJB, hadir Direktur Pengganti Direktur Utama Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini beserta jajaran. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan perwakilan asosiasi pengembang juga turut hadir, bersama dengan sekitar 150 pelaku usaha yang meliputi developer, pengembang, toko bangunan, dan pelaku UMKM.
Perlu diketahui, Bank BJB berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut mengenai BJB KUR dapat diakses melalui kantor cabang Bank BJB terdekat, call center bjb Call 14049, atau laman resmi Bank BJB di infobjb.id/KUR.
