TOKYO, KOMPAS.com – Pemerintah Jepang secara resmi melonggarkan pembatasan ekspor senjata yang telah berlaku selama lima dekade. Kebijakan ini membuka pintu bagi Tokyo untuk mulai mengekspor senjata mematikan, sebuah langkah yang sejalan dengan peningkatan ambisi pertahanan negara tersebut dan upaya memasuki pasar senjata internasional.
Langkah ini merupakan pengakhiran pembatasan mandiri yang selama ini dijalankan Jepang, dengan harapan dapat memperkuat pertahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
Prinsip Pasifisme Tetap Dipegang
Perubahan kebijakan ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas aktivitas militer Tiongkok di kawasan, serta ancaman keamanan yang berkelanjutan dari Korea Utara dan Rusia.
“Mengingat lingkungan keamanan yang semakin menantang, saya percaya bahwa saat ini tidak ada negara yang dapat menjaga perdamaian dan keamanannya sendiri,” ujar Perdana Menteri Sanae Takaichi, dikutip dari AFP, Selasa (21/4/2026). “Dalam konteks ini, saya percaya penting untuk memiliki mitra yang saling mendukung di bidang peralatan pertahanan.”
Meskipun demikian, Takaichi menegaskan bahwa prinsip inti dan sejarah Jepang sebagai negara pasifis tidak berubah. Sebelumnya, ekspor senjata Jepang hanya terbatas pada peralatan dalam lima kategori: pencarian dan penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, serta penyapuan ranjau.
“Dengan amandemen ini, transfer semua peralatan pertahanan pada prinsipnya akan menjadi mungkin,” jelas Takaichi. Kepala Sekretaris Kabinet, Minoru Kihara, menambahkan bahwa persetujuan kebijakan ini telah diperoleh dari Kabinet dan Dewan Keamanan Nasional.
Syarat Ekspor Senjata Jepang
Aturan baru ini merupakan bagian dari pelonggaran bertahap terhadap larangan ekspor senjata secara menyeluruh yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976. Berdasarkan kebijakan yang diperbarui, Jepang hanya akan mengekspor senjata ke negara-negara yang berkomitmen untuk menggunakan peralatan tersebut sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Heigo Sato, seorang ahli masalah pertahanan dan pengendalian senjata di Universitas Takushoku, berpendapat bahwa Jepang perlu memanfaatkan masa damai ini untuk memastikan kesiapan tempur. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sistem yang menjamin kelancaran pertukaran senjata dan amunisi antar sekutu.
Menurut Sato, ekspor senjata memerlukan perawatan rutin yang dapat memberikan bisnis yang stabil bagi kontraktor pertahanan, sekaligus memperkuat hubungan dengan negara-negara pembeli. Dengan menjadikan perdagangan senjata sebagai pertukaran dua arah, Jepang berpotensi meningkatkan peluang menerima bantuan dari sekutu jika terjadi konflik yang tak terduga dan berkepanjangan.
Keresahan di Kalangan Warga Jepang
Namun, keputusan pelonggaran ekspor senjata ini telah menimbulkan keresahan di kalangan sebagian masyarakat Jepang. Para kritikus menuding Perdana Menteri Takaichi mengikis kebanggaan bangsa Jepang atas prinsip pasifisme yang teguh.
“Sebagai warga asli Hiroshima, saya dibesarkan dengan diajarkan pentingnya perdamaian, dan saya percaya bahwa kengerian dan kehancuran bom atom tetap relevan hingga saat ini,” ujar Junichi Kikuta (56), salah satu warga yang menentang langkah tersebut. “Saya masih berharap Jepang, sebagai satu-satunya negara yang pernah terkena senjata nuklir, akan terus mempertahankan pendiriannya untuk melepaskan senjata dan menentang perang.”
Sebuah survei yang dilakukan oleh stasiun televisi nasional NHK pada bulan Maret menunjukkan bahwa 53 persen responden menentang kebijakan tersebut, sementara hanya 32 persen yang mendukungnya. Para aktivis perdamaian juga telah menggelar demonstrasi di berbagai wilayah di Jepang, menyuarakan kekhawatiran bahwa pandangan dunia Takaichi dan dukungannya yang terbuka terhadap Presiden AS Donald Trump dapat menyeret Jepang ke dalam konflik.
Jepang sebelumnya pernah mengekspor peluru dan perlengkapan militer untuk mendorong perekonomiannya, terutama selama Perang Korea pada tahun 1950-an. Namun, larangan ekspor senjata bersyarat diberlakukan pada tahun 1967, sebelum larangan total diterapkan satu dekade kemudian.
