Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa negaranya tidak akan melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat jika masih berada di bawah tekanan atau ancaman. Pernyataan tegas ini disampaikan menjelang berakhirnya masa gencatan senjata selama dua pekan pada Rabu (22/4/2026).
Ghalibaf, yang juga merupakan negosiator utama Iran, secara eksplisit menolak segala bentuk negosiasi yang disertai dengan tekanan militer maupun politik dari pihak lawan. Ia menekankan bahwa Iran tidak akan menerima dialog yang dilakukan di bawah bayang-bayang ancaman.
“Kami tidak menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman,” ujar Ghalibaf melalui media sosial X pada Senin (20/4/2026) waktu setempat.
Ia juga mengisyaratkan bahwa Iran telah mempersiapkan kemampuan militer baru sebagai antisipasi jika perundingan menemui kegagalan. Menurut Ghalibaf, langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai memperketat tekanan, termasuk dugaan pelanggaran gencatan senjata, justru bertujuan untuk mengubah meja perundingan menjadi “meja penyerahan”.
“Trump berupaya mengubah meja negosiasi—dalam imajinasinya—menjadi ajang penyerahan atau pembenaran untuk kembali memicu perang,” kata dia, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera.
Peluang Negosiasi Tetap Terbuka
Meskipun demikian, masih ada kemungkinan Iran untuk hadir dalam perundingan. Seorang pejabat senior Iran, seperti dilaporkan Reuters pada Selasa (21/4/2026), menyebut Teheran “secara positif” meninjau kemungkinan keikutsertaan dalam perundingan damai dengan AS di Pakistan. Namun, keputusan final belum diambil.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Serikat masih menjadi kendala besar dalam proses diplomasi. Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, Araghchi menyampaikan bahwa Iran masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Peran Pakistan dan Hambatan Blokade
Pakistan sendiri dilaporkan tengah berupaya mengakhiri blokade AS terhadap pelabuhan Iran yang menjadi hambatan utama dalam proses diplomasi. Sumber keamanan Pakistan menyebutkan bahwa mediator, yakni Panglima Angkatan Darat Asim Munir, telah menyampaikan kepada Presiden AS Donald Trump bahwa blokade tersebut menjadi penghalang utama perundingan.
Trump disebut berjanji akan mempertimbangkan penghentian blokade tersebut. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menilai sinyal dari pejabat AS tidak konstruktif dan cenderung kontradiktif.
Dampak pada Pasar Global dan Insiden Militer
Situasi ketegangan ini berdampak langsung pada pasar global. Harga minyak dilaporkan naik sekitar 5 persen, sementara lalu lintas kapal di Selat Hormuz nyaris terhenti. Kondisi ini diperparah dengan AS yang masih mempertahankan blokade pelabuhan Iran, sementara Iran juga sempat memberlakukan kembali pembatasan di Selat Hormuz.
Ketegangan meningkat tajam setelah militer AS menembaki kapal kargo berbendera Iran yang menuju Pelabuhan Bandar Abbas pada Minggu (20/4/2026). Komando Pusat AS bahkan merilis video pasukan Marinir yang turun dari helikopter ke kapal tersebut, dengan dugaan kapal itu membawa barang dengan fungsi ganda yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer.
Iran mengecam tindakan tersebut sebagai “pembajakan bersenjata” dan menegaskan siap menghadapi agresi AS, meskipun situasi menjadi lebih rumit dengan keberadaan keluarga awak kapal di atas kapal. Dengan perkembangan situasi yang dinamis dan gencatan senjata yang hampir berakhir, peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu singkat masih penuh tanda tanya.
