Negara-negara berkembang tengah bergulat dengan gelombang krisis global yang datang bertubi-tubi, mengganggu upaya pemulihan ekonomi yang telah dirintis. Para pembuat kebijakan mengungkapkan rasa frustrasi mereka dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan lalu, di mana upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi terus menerus terhalang oleh guncangan eksternal.
Banyak negara yang sebelumnya berjuang mengatasi beban utang tinggi, menjalankan reformasi ekonomi, dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kini kembali terpuruk. Lonjakan harga pangan dan energi semakin menyulitkan jutaan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, di tengah tekanan ini, sebagian pejabat dan ekonom melihat adanya potensi titik balik, di mana krisis berkepanjangan justru dapat mendorong negara-negara berkembang menuju kemandirian yang lebih besar dan penguatan kerja sama regional.
Guncangan Bertubi-tubi Membebani Perekonomian
Perang global yang memicu lonjakan harga minyak dan pupuk diprediksi akan terus membebani pertumbuhan ekonomi dunia dan memperburuk inflasi, bahkan jika konflik tersebut segera berakhir. Dampak ini terasa sangat signifikan bagi negara-negara yang baru saja bangkit dari krisis utang, seperti Zambia dan Sri Lanka. Selain itu, cadangan keuangan banyak negara lain juga terkikis akibat kombinasi pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat yang mengguncang perekonomian mereka.
“Seperti dipukul berkali-kali. Baru bangkit, lalu dipukul lagi,” ujar Deputi Gubernur Bank Sentral Thailand, Chayawadee Chai-anant, menggambarkan situasi yang dihadapi, dikutip dari Reuters, Senin (20/4/2026).
IMF sendiri telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada tahun 2026 menjadi 3,9 persen, dari sebelumnya yang diprediksi 4,2 persen. Angka ini berpotensi mengalami penurunan lebih lanjut apabila konflik berkepanjangan terus berlanjut.
Reformasi Terhambat oleh Krisis Eksternal
Menurut para analis, banyak negara yang telah berhasil melakukan reformasi sulit, termasuk restrukturisasi utang dan penghapusan subsidi, kini kembali dihantam oleh krisis baru yang tidak berasal dari dalam negeri. Sebagai contoh, Nigeria dalam tiga tahun terakhir telah melakukan berbagai langkah reformasi, seperti menghapus subsidi bahan bakar, melonggarkan aturan valuta asing, dan menyederhanakan regulasi untuk menarik investasi asing.
Namun, Menteri Keuangan Nigeria, Wale Edun, mengakui bahwa berbagai upaya tersebut seolah tergerus oleh guncangan eksternal yang terus menerus datang. “Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, tetapi terus dihantam krisis dari luar,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh para pemimpin keuangan lainnya. Mereka merasa agenda-agenda besar seperti pengelolaan utang dan reformasi struktural tertunda, karena setiap pertemuan internasional justru didominasi oleh penanganan krisis jangka pendek.
Minim Solusi Baru, Dorongan Menuju Kemandirian
Dalam pertemuan tersebut, IMF dan Bank Dunia dinilai belum menawarkan solusi baru yang signifikan. Kedua lembaga tersebut cenderung mendorong kebijakan lama, seperti menghindari subsidi energi, meskipun di sisi lain mengakui bahwa kenaikan harga pangan dan energi berpotensi memicu keresahan sosial hingga gelombang migrasi.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyatakan bahwa setidaknya 12 negara sedang mengajukan pinjaman dengan kebutuhan dana mencapai 20 hingga 50 miliar dolar AS, tergantung pada lamanya krisis berlangsung. Sementara itu, Bank Dunia menyatakan kesiapannya untuk menyediakan dana tanggap krisis hingga 25 miliar dolar AS dalam waktu cepat, dan berpotensi hingga 100 miliar dolar AS pada akhir tahun jika diperlukan.
Meskipun demikian, tidak ada instrumen baru yang diluncurkan, berbeda dengan inisiatif yang pernah digagas oleh kelompok G20 di awal pandemi COVID-19 untuk meringankan beban utang negara-negara miskin.
Dorongan untuk Mandiri dan Ketahanan Jangka Panjang
Sejumlah pihak menilai bahwa dunia membutuhkan pendekatan baru yang mampu memutus siklus krisis berulang. Opsi seperti pinjaman jangka panjang, pembiayaan dalam skala yang lebih besar, hingga skema baru untuk keluar dari “jebakan utang” mulai digalakkan. Di sisi lain, negara berkembang juga didorong untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui optimalisasi sumber daya domestik dan penguatan kerja sama regional.
Wale Edun, yang juga memimpin kelompok negara berkembang G-24, menekankan pentingnya langkah “self-reliance” atau kemandirian, termasuk dalam meningkatkan perdagangan antarnegara di kawasan seperti Afrika.
Para pemimpin dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin juga mulai berupaya meningkatkan ketahanan terhadap krisis di masa depan. Salah satu caranya adalah dengan beralih ke energi terbarukan dan memanfaatkan sumber daya strategis seperti mineral penting.
Ekonom Kepala Asian Development Bank, Albert Park, menyebutkan bahwa negara-negara Asia seperti Vietnam dan Indonesia telah mengumumkan investasi baru di sektor energi bersih. Namun, tekanan untuk bertindak cepat semakin besar. Bank Dunia memperkirakan konflik berkepanjangan dapat mendorong tambahan 50 juta orang ke dalam kondisi rawan pangan akut, serta menyebabkan hilangnya 10 hingga 15 juta lapangan kerja dalam waktu dekat.
“Kapasitas penyangga semakin menipis, terutama bagi kelompok rentan. Itulah mengapa krisis ini berpotensi menjadi lebih luas dampaknya,” kata Chai-anant.
Dalam situasi ini, negara-negara berkembang tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga mencari cara-cara baru untuk keluar dari krisis berkepanjangan yang terus berulang.
