Kemacetan lalu lintas di Indonesia, khususnya di titik-titik penyempitan jalur atau saat ada perbaikan jalan, menjadi masalah kronis yang belum terselesaikan. Namun, akar persoalan ini tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, melainkan juga oleh minimnya etika dan empati para pengguna jalan. Ironisnya, perilaku semrawut tersebut justru kerap ditunjukkan oleh oknum penegak hukum dan pejabat negara, yang semestinya menjadi suri teladan bagi masyarakat.
Founder dan Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu, menyoroti fenomena pejabat yang meminta perlakuan eksklusif di jalan raya dengan memanfaatkan simbol-simbol instansi. Menurutnya, pengguna jalan di Indonesia tidak selamanya hanya masyarakat sipil yang bersalah.
“Justru kadang-kadang penegak hukum dan para aparat negara yang memberi contoh buruk, yang minta eksklusif,” ujar Jusri kepada Kompas.com pada Selasa (21/4/2026).
Jusri menekankan bahwa para pejabat tersebut dibiayai oleh pajak masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya mereka memberikan prioritas dan pelayanan kepada publik, bukan sebaliknya.
“Mereka mentang-mentang berada di bawah instansi tertentu, dengan simbol-simbolnya, mereka minta eksklusifitas. Akhirnya, metode pengurai kemacetan seperti zipper method (metode resleting) tidak berlaku karena tidak ada yang mau mengalah,” jelas Jusri.
Perilaku egois para pejabat di jalan raya ini, menurut Jusri, berdampak sistemik. Budaya masyarakat Indonesia yang cenderung meniru membuat contoh buruk dari para pemimpin di jalan raya menjadi pembelajaran yang keliru bagi masyarakat luas.
“Habit kita ini duplikasi. Sudah kesadaran rendah, melihat itu (perilaku pejabat) adalah pembelajaran yang paling efektif bagi kita sebagai peniru. Makanya tidak ada yang mau mengalah. Etika dan empati seolah bukan budaya kita lagi di jalan raya,” ucapnya.
Jusri menambahkan, karakter asli seseorang dapat tercermin jelas dari cara berperilakunya di jalan raya. Pengguna jalan yang tidak tertib, tidak sabar, hingga suka menyerobot jalur orang lain merupakan cerminan karakter sehari-hari, bahkan berpotensi mengarah pada perilaku koruptif.
“Kalau kita mau lihat bangsa, lihat saja cara mereka berada di jalan raya. Karakter itu sudah terlihat. Orang tidak tertib, koruptor, yang minta perhatian, semuanya dicerminkan dari tata cara kita berlaku di jalan raya,” tutur Jusri.
Ia juga mengkritik penggunaan lampu strobo dan sirine pada kendaraan pribadi atau kendaraan yang tidak semestinya. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk perilaku “kampungan” yang merusak ketertiban umum.
“Cerminannya mereka sehari-hari ya itu. Meskipun dia bilang supir yang bawa, kalau dia biarkan atau tidak melarang, berarti dia juga begitu. Ini yang menjadi pangkal dari kekacauan di jalan raya kita,” tegas Jusri.
