Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) membeberkan hasil pertemuan awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan tersebut lebih bersifat audiensi untuk mengundang Purbaya menjadi pembicara kunci di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, bukan untuk membahas isu strategis industri otomotif secara mendalam, termasuk insentif.
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menjelaskan bahwa dalam forum diskusi bersama Forum Wartawan Industri (Forwin) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (22/4/2026), fokus utama pertemuan dengan Menkeu adalah permintaan agar Purbaya bersedia hadir dan memberikan pidato utama di GIIAS yang akan diselenggarakan pada 4 Agustus 2026. “Pada waktu itu kita hadir untuk audiensi dan meminta kesediaan beliau untuk conference bersama dengan Gaikindo saat GIIAS nanti di 4 Agustus 2026, kami mohon beliau menjadi keynote speech, dan beliau siap untuk hadir,” ujar Kukuh.
Keterbatasan waktu saat itu membuat pembahasan isu-isu teknis lainnya, seperti insentif kendaraan listrik, belum sempat dilakukan. “Yang lain belum sempat dibicarakan (termasuk insentif kendaraan listrik) karena waktunya saat itu terbatas. Namun beliau bersedia untuk duduk bersama kembali dengan Gaikindo,” tambah Kukuh.
Pertemuan Sebelumnya dan Komitmen Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang telah menggelar pertemuan dengan Gaikindo di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/4/2026). Agenda pertemuan tersebut meliputi pembahasan penguatan pasar otomotif domestik serta percepatan transisi menuju kendaraan listrik dan hibrida.
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menekankan kinerja positif industri otomotif nasional sepanjang kuartal I/2026. Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk mendukung industri otomotif dalam negeri agar semakin kompetitif secara global sembari mendorong transisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. “Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan agar industri otomotif dalam negeri semakin kompetitif secara global, sekaligus mendorong transisi menuju kendaraan yang lebih bersih,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya.
Purbaya juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan industri untuk memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik serta menekan emisi karbon dari sektor transportasi.
Menanti Kebijakan Stimulus
Meskipun ada pertemuan tersebut, belum ada rincian mengenai pembahasan kelanjutan insentif otomotif untuk tahun fiskal 2026. Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyatakan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah terkait arah stimulus otomotif tahun ini. “Kita sebagai organisasi yang mewadahi produsen tentu menunggu keputusan pemerintah. Yang jelas komunikasi dengan pemerintah terus berjalan,” ujar Putu kepada Kompas.com.
Menurut Putu, stimulus di sektor otomotif dapat menyasar dua sisi, yaitu produsen (hulu) dan konsumen (hilir). Namun, ia berpendapat bahwa kebijakan yang langsung menyasar pembeli kendaraan akan lebih efektif dalam mendorong permintaan saat ini. “Stimulus itu sebenarnya bisa dipilah dua, untuk manufaktur dan untuk pembeli kendaraan. Tapi yang sekarang paling memungkinkan diberikan memang untuk konsumennya,” katanya.
Putu menjelaskan bahwa industri otomotif saat ini sudah mendapatkan berbagai fasilitas investasi seperti tax holiday dan kemudahan lainnya. Oleh karena itu, insentif yang dapat menurunkan harga kendaraan di tingkat konsumen dinilai akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan penjualan. “Untuk manufaktur sudah ada fasilitas seperti tax holiday dan beberapa kemudahan investasi lainnya. Jadi yang disentuh sekarang lebih ke pembelinya supaya kendaraan lebih terjangkau,” tuturnya.
Ia menambahkan, stimulus dari pemerintah juga berperan dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi, khususnya battery electric vehicle (BEV). “Dengan stimulus dari pemerintah, pasar mulai menyukai kendaraan seperti battery electric vehicle. Selain lebih ramah lingkungan, biaya operasionalnya juga lebih murah,” ujar Putu.
Sebagai informasi, sejumlah insentif otomotif telah berakhir per 31 Desember 2025, termasuk pembebasan bea masuk mobil listrik secara utuh, PPN 10 persen untuk mobil listrik, serta insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil hibrida.
