BANDA ACEH, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membagikan resep kepemimpinan daerahnya dalam seminar nasional “Best Practice Kepemimpinan Daerah” yang berlangsung di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Rabu (22/4/2026). Di hadapan para wali kota se-Sumatera bagian Utara, Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi tanpa ego sektoral untuk membangun daerah.
Salah satu poin utama yang dipaparkan Luthfi adalah pandangannya mengenai peran kepala daerah. Ia menegaskan bahwa gubernur, bupati, maupun wali kota sejatinya harus bertindak sebagai “manajer marketing” bagi wilayahnya.
“Kepala daerah harus menguasai potensi daerahnya agar bisa ditawarkan kepada investor dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Pendekatan ini diklaim telah terbukti efektif di Jawa Tengah, dengan realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 88,5 triliun. Untuk memperkuat promosi potensi daerah, Luthfi kerap mengajak serta jajaran bupati dan wali kota, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dalam setiap kunjungan ke provinsi lain, luar negeri, maupun pertemuan dengan duta besar negara sahabat. Tujuannya adalah untuk membuka peluang kerja sama dan investasi.
Dalam konteks pengembangan investasi, Luthfi juga menyoroti pentingnya penetapan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Namun, ia menekankan agar penetapan tersebut tidak mengorbankan lahan sawah dilindungi (LSD) yang krusial untuk menopang swasembada pangan.
Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Selain fokus pada investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga giat memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Tercatat, sebanyak 111 perguruan tinggi telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Jateng. Perguruan tinggi dinilai berperan vital dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi.
Konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif menjadi penekanan Luthfi. Ia menjelaskan bahwa sinergi antara gubernur dengan 35 bupati/wali kota di Jawa Tengah adalah kunci dalam pembangunan daerah.
“Jadi, kami membentuk super team dalam membangun daerah. Tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain harus tumbuh bersama,” tegasnya.
Kolaborasi antardaerah diwujudkan pula melalui pembentukan wilayah aglomerasi. Kawasan Soloraya, yang melibatkan tujuh kabupaten/kota, menjadi salah satu contohnya. Pada tahun 2025, kawasan ini berhasil menggelar Soloraya Great Sale (SGS) dengan nilai transaksi mencapai Rp 10,7 triliun hanya dalam kurun waktu satu bulan.
Di sektor kesehatan, Pemprov Jateng mengimplementasikan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, penyediaan sekolah gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu, serta bantuan modal usaha.
Untuk menekan angka pengangguran terbuka (TPT), Pemprov Jateng juga memperkuat program link and match antara dunia pendidikan dan industri. Kerja sama ini melibatkan sekolah menengah kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan politeknik.
Kegiatan seminar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh sekaligus menjadi bagian dari Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2026. Seminar tersebut dihadiri oleh para wali kota dari wilayah Sumatera bagian utara, mencakup Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, serta diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum.
