JAKARTA, KOMPAS.com – Forum bisnis B57+ Asia Pacific Regional Chapter berambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat penggerak ekonomi halal dunia. Langkah konkret ini diambil dengan fokus pada pengembangan industri halal yang dinilai memiliki potensi besar di tengah ketidakpastian global.
Ketua Umum B57+ Asia Pacific Regional Chapter, Arsjad Rasjid, menyatakan bahwa di tengah gejolak dunia, penguatan perdamaian dan kemakmuran menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya sebuah platform yang mampu membangun kepercayaan dan menjembatani pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu pasar yang paling siap dan potensial adalah ekonomi halal,” ungkap Arsjad dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Arsjad Rasjid merujuk pada proyeksi ekonomi halal global yang diperkirakan mencapai 9,5 triliun dollar AS pada tahun 2030. Namun, potensi tersebut, menurutnya, akan lebih signifikan jika dibangun melalui kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung, salah satunya melalui peran B57+.
“Misinya B57+ sederhana, tapi penuh ambisi, menerjemahkan kekuatan bersama menjadi kemakmuran bersama,” ujar Arsjad. Ia menambahkan bahwa hal ini akan dicapai melalui perdagangan, investasi, dan konektivitas bisnis yang konkret.
Peran B57+ disebut sebagai jembatan kepemimpinan kerja sama ekonomi halal di kawasan Asia Pasifik. Arsjad menjelaskan bahwa konsep halal kini tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi telah meluas ke berbagai aspek gaya hidup, seperti fesyen, kesehatan, logistik, dan keuangan syariah, yang semuanya berakar pada kepercayaan, kualitas, dan integritas.
“Tugas kita adalah menerjemahkan potensi ini menjadi manfaat ekonomi yang nyata. Banyak peluang di antara negara-negara Islam serta para mitranya yang masih memerlukan jembatan kelembagaan dan mekanisme kepercayaan yang lebih kokoh,” tegas Arsjad.
Dalam rangka memperluas jangkauan, B57+ Asia Pacific Regional Chapter berencana membangun perwakilan di sejumlah negara non-Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk negara-negara ASEAN seperti Vietnam, serta Australia dan Selandia Baru.
Sekretaris Jenderal B57+ Indonesia, Eka Sastra, menambahkan bahwa dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi motor produktivitas dan ekonomi halal global.
“Kami menyadari bahwa tujuan besar ini tidak mungkin kami capai sendiri-sendiri. Upaya ini tentu membutuhkan kolaborasi dan kerja sama,” tutup Eka.
Sebagai realisasi dari upaya tersebut, Arsjad Rasjid telah melakukan pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan duta besar negara-negara anggota B57+, termasuk Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, serta sejumlah organisasi masyarakat Islam dan para ekonom.
Fokus pada Ekonomi Halal dan Peran Indonesia
Pertemuan tersebut secara khusus membahas ekonomi halal dan peluang Indonesia untuk memimpin industri halal global. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai peluncuran B57+ Asia Pacific Regional Chapter pada 3 Februari 2026 merupakan tonggak penting.
Menurut Nasaruddin, B57+ hadir sebagai platform yang dipimpin sektor swasta untuk menghubungkan 57 negara anggota OKI di tengah krisis geopolitik dan gejolak global.
“Saya sangat optimis bahwa Islamic Economic Multilateralism, dalam hal ini B57+ Asia Pacific Chapter, mampu menghadapi tantangan yang ada berdasarkan pengalaman menghadapi krisis sebelumnya,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin menekankan bahwa ekonomi halal kini tidak lagi hanya dipandang dari sisi ibadah, melainkan sebagai industri raksasa dengan nilai global yang diperkirakan melebihi 3 triliun dollar AS pada tahun 2026. Ia menambahkan bahwa sektor makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, hingga halal lifestyle telah menjadi arus utama ekonomi dunia.
Industri halal Indonesia sendiri menargetkan posisi sebagai pusat produsen sekaligus konsumen halal dunia. Proyeksi pertumbuhan domestik sekitar 5 persen dalam lima tahun ke depan menjadi sasaran utama. Pemerintah terus berupaya memperkuat berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga perluasan akses pasar global yang diproyeksikan mencapai 9 triliun dollar AS pada 2030.
Percepatan sertifikasi halal menjadi salah satu fokus penting untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem industri melalui pengembangan Kawasan Industri Halal di beberapa wilayah strategis, seperti Modern Halal Valley Cikande, Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Industrial Cluster.
Pengembangan industri halal juga diarahkan pada sektor-sektor potensial lainnya, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan syariah. Dengan strategi komprehensif ini, Indonesia berupaya memperkuat posisinya di pasar global dan menjadikan industri halal sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
