PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Tengah memastikan pemberangkatan jemaah haji tahun ini tetap berjalan normal di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Pihak kementerian memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh jemaah.
Kepala Kanwil Kemenag Kalteng, Hasan Basri, mengakui adanya eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Namun, ia menegaskan bahwa kekhawatiran publik, khususnya calon jemaah haji, tidak perlu berlarut.
“Wakil Menteri Agama sudah berulang kali bertemu dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Jaminan keamanan dan keselamatan jemaah kita sudah dinyatakan secara langsung,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Kanwil Kemenag Kalteng, Palangka Raya, Rabu (22/4/2026).
Hasan menjelaskan, alasan utama jemaah tidak perlu khawatir adalah jalur penerbangan yang akan mereka lalui tidak bersinggungan dengan wilayah yang menjadi zona konflik.
“Jalur penerbangan jemaah kita tidak melewati wilayah yang dilalui (zona perang). Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk tetap memberangkatkan jemaah, dan Arab Saudi menjaminnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasan memaparkan bahwa Arab Saudi sendiri memutuskan untuk tidak terlibat dalam peperangan tersebut. Sikap non-intervensi ini dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga ketegangan regional.
“Arab Saudi menjamin keamanan karena mereka tidak ikut campur. Biasanya, jika Iran, Israel, maupun Amerika, selama tidak ada negara lain yang terlibat, mereka tidak akan bertindak membabi buta,” tuturnya.
Menurut Hasan, konflik yang terjadi tidak akan meluas hingga ke Arab Saudi, mengingat negara tersebut tidak mengambil bagian dalam pusaran konflik geopolitik yang tengah berlangsung.
“Jika Arab Saudi bertindak lain, mungkin jemaah haji di Makkah akan terancam. Namun, Iran pun tidak mungkin membombardir sesama muslim yang sedang menunaikan ibadah haji,” tegas Hasan.
Kasus Jemaah Umrah Tertahan
Sebelumnya, kekhawatiran sempat muncul menyusul tertahannya 13 jemaah umrah asal Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Arab Saudi. Penundaan kepulangan ini disebabkan oleh memanasnya konflik di Timur Tengah.
Belasan jemaah tersebut dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 8 Maret 2026, namun kepulangan mereka tertunda akibat situasi yang memanas di wilayah tersebut.
Saat itu, Hasan Basri menyatakan terus memantau perkembangan kepulangan seluruh jemaah. Informasi dari pimpinan cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT Makarim Pangkalan Bun menyebutkan, para jemaah dijadwalkan pulang pada 13 Maret 2026.
“Insyaallah tanggal 13 sudah di Pangkalan Bun, mereka pindah maskapai dari Jeddah menuju Jakarta dengan maskapai Emirat. Jemaah dalam kondisi sehat dan aman di hotel di Mekkah. Kepulangan dari Jeddah dijadwalkan tanggal 12 Maret,” ujarnya kala itu.
Ketua Tim Kerja Bina Umrah dan Haji Khusus Kanwil Kemenag Kalteng, Taufik Rahman, sebelumnya telah menjelaskan bahwa 13 jemaah umrah PT Makarim Elakhlak Tourindo Kantor Cabang Pangkalan Bun tertahan di Arab Saudi.
“Berdasarkan laporan resmi dari PPIU, para jemaah tersebut sebelumnya dijadwalkan pulang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 2026, dengan transit di Bandara Internasional Hamad (DOH) di Doha menggunakan maskapai Qatar Airways,” ujar Taufik.
Pihak travel terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk maskapai dan otoritas setempat, untuk memastikan kondisi jemaah tetap aman sembari menunggu kepastian jadwal penerbangan selanjutnya.
