Ketidakpastian global yang kian meninggi, dipicu oleh dinamika geopolitik, gangguan rantai pasok energi dan pangan, serta akselerasi transformasi digital, menempatkan perekonomian dunia pada pusaran tantangan kompleks yang sulit diprediksi. Kondisi ini secara langsung memengaruhi stabilitas energi global, ketersediaan pupuk, hingga ketahanan pangan, yang menuntut respons kebijakan adaptif dan terukur dari setiap negara.
Menghadapi situasi tersebut, Indonesia menunjukkan responsivitas dengan berupaya memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada kawasan tertentu. Salah satu langkah konkretnya adalah perluasan kerja sama pasokan energi dengan negara-negara seperti Nigeria dan Gabon, serta menjajaki berbagai alternatif lain untuk menjamin keamanan pasokan energi nasional.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/5/2024). Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat menghadiri National Seminar on Indonesia The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Accession and Private Sector Implications di Jakarta.
Airlangga menambahkan bahwa diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sektor hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) serta bauran energi yang beragam juga berperan menjaga stabilitas harga, sehingga fluktuasi harga komoditas global tidak secara langsung membebani masyarakat.
Penguatan Sektor Pangan dan Pupuk
Selain sektor energi, penguatan juga difokuskan pada sektor pangan dan pupuk. Upaya ini mencakup pengendalian harga gas untuk produksi pupuk dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Indonesia bahkan telah mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara.
Langkah-langkah ini merupakan pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, untuk memastikan ketahanan nasional yang lebih kokoh. Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi guna mencapai visi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Target ini didukung oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan yang berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Aksesi Indonesia dalam OECD
Salah satu strategi nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 adalah melalui aksesi Indonesia ke dalam OECD. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju.
Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi agar sejalan dengan praktik terbaik internasional. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor. Upaya tersebut juga diharapkan mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kolaborasi teknologi.
“Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Airlangga.
Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah menunjukkan kemajuan signifikan. Setelah penyerahan memorandum awal, Indonesia kini memasuki fase peninjauan teknis yang merupakan tahap intensif. Fase ini memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang kuat, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan untuk menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.
Ke depan, proses ini akan melibatkan penilaian mendalam terhadap keselarasan dengan standar OECD, termasuk keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah untuk mendukung implementasi reformasi prioritas. Aksesi Indonesia ke OECD merupakan upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan dan dampaknya terhadap lanskap dunia usaha di Indonesia.
Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis guna memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi. Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi OECD. Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway. Dukungan ini mencakup penguatan kelembagaan desain tim nasional (PMO unit), peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.
Kegiatan National Seminar on Indonesia OECD Accession and Private Sector Implications turut dihadiri oleh British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.
