LUKSEMBURG – Jerman dan Italia menolak seruan untuk membekukan kerja sama antara Uni Eropa dan Israel. Penolakan ini muncul di tengah meningkatnya kemarahan atas perang di Lebanon dan situasi di Tepi Barat, Palestina, yang mendorong Spanyol dan Irlandia untuk kembali mengajukan penghentian perjanjian yang telah terjalin sejak Juni 2000. Namun, upaya tersebut belum mendapat dukungan mayoritas di kalangan menteri luar negeri Uni Eropa yang bertemu di Luksemburg.
Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menilai proposal penghentian kerja sama tersebut tidak proporsional. “Kita harus berbicara dengan Israel tentang isu-isu penting. Hal itu harus dilakukan dalam dialog yang kritis dan konstruktif dengan Israel,” ujarnya, mengutip AFP, Rabu (22/4/2026).
Senada dengan Jerman, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, juga menyatakan bahwa belum ada keputusan yang akan diambil pada pertemuan tersebut. Sikap negara-negara anggota Uni Eropa terhadap Israel memang semakin menguat, terutama setelah invasi Israel ke Lebanon dan pengesahan undang-undang baru mengenai hukuman mati bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
“Kita perlu bertindak. Kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai fundamental kita dilindungi,” tegas Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, menggarisbawahi urgensi untuk melindungi prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh Uni Eropa.
Dorongan Sanksi Belum Berbuah Hasil
Kekhawatiran atas korban sipil dalam perang di Gaza telah mendorong Uni Eropa untuk mengajukan berbagai langkah potensial guna menekan Israel tahun lalu. Opsi yang sempat dibahas meliputi pemutusan hubungan perdagangan atau pemberian sanksi kepada para menteri pemerintah Israel. Namun, hingga kini, belum ada satu pun dari langkah-langkah yang diusulkan oleh Brussels tersebut yang berhasil mendapatkan dukungan cukup dari negara-negara anggota untuk diimplementasikan.
Untuk dapat menangguhkan seluruh perjanjian kerja sama Uni Eropa-Israel, diperlukan suara bulat dari 27 negara anggota. Proposal semacam itu hampir dipastikan akan dihadang oleh negara-negara yang merupakan sekutu Israel. Sebagai alternatif yang lebih realistis, Uni Eropa dapat menangguhkan sebagian dari kesepakatan yang memfasilitasi hubungan perdagangan yang lebih erat. Namun, langkah ini pun membutuhkan dukungan mayoritas dari negara-negara anggota Uni Eropa.
Implementasi alternatif tersebut akan memerlukan perubahan sikap dari negara-negara besar Uni Eropa seperti Jerman atau Italia. Meskipun demikian, Italia sendiri telah memberikan sinyal bahwa mereka mungkin bersedia mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, terutama terkait penangguhan perjanjian pertahanan.
“Langkah-langkah yang sudah ada di meja perundingan yang membutuhkan mayoritas bersyarat akan mengharuskan negara-negara bagian untuk mengubah posisi mereka,” kata Menteri Luar Negeri Estonia, Kaja Kallas, seusai pertemuan. “Kita tidak melihat hal itu hari ini, tetapi diskusi ini akan terus berlanjut.”
Perubahan Politik Hongaria Picu Harapan Baru
Di sisi lain, terdapat upaya untuk mengedepankan langkah-langkah yang lebih kecil. Prancis dan Swedia kembali menyuarakan seruan yang sebelumnya telah diajukan oleh beberapa negara Uni Eropa lainnya, yaitu menghentikan impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Usulan terpisah mengenai pemberian sanksi kepada para pemukim Israel di Tepi Barat sebelumnya sempat diveto oleh Hongaria selama berbulan-bulan. Namun, kekalahan Viktor Orban, yang dikenal sebagai pendukung setia Israel, dalam pemilihan umum Hongaria baru-baru ini, telah memunculkan harapan baru di kalangan negara-negara Uni Eropa lainnya.
