TAIPEI – Kian memanasnya konflik di Iran memicu menguatnya keraguan publik Taiwan terhadap kesiapan dan kemauan Amerika Serikat untuk membela mereka jika terjadi agresi militer dari China. Sebuah jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh Democracy Foundation di Taipei menunjukkan bahwa mayoritas warga Taiwan tidak lagi sepenuhnya yakin dengan komitmen pertahanan dari Washington.
Hasil survei mengungkapkan bahwa 57 persen responden menyatakan ketidakpercayaan bahwa Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan untuk membela Taiwan apabila konflik dengan China pecah. Angka ini semakin mengkhawatirkan mengingat hanya kurang dari seperempat responden yang meyakini Washington akan memberikan bantuan militer secara langsung.
Lebih lanjut, 55,6 persen responden juga meragukan efektivitas dan kecepatan pasukan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan militer saat situasi krisis. Kepercayaan terhadap kualitas persenjataan buatan AS pun mengalami penurunan signifikan. Sebanyak 49 persen responden tidak yakin dengan daya tahan dan efektivitas senjata tersebut, sementara hanya sedikit di atas sepertiga responden yang menyatakan percaya.
Dampak Konflik Global Terhadap Persepsi Taiwan
Perubahan persepsi publik Taiwan ini tampaknya dipengaruhi oleh serangkaian peristiwa konflik global yang terjadi belakangan ini. Peneliti Democracy Foundation, Chang Chun-kai, menjelaskan bahwa perang di Ukraina, ketegangan antara India dan Pakistan, serta operasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, turut membentuk pandangan masyarakat.
“Peristiwa-peristiwa ini telah mengubah cara orang memandang kekuatan militer AS, kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat China, dan risiko yang dihadapi Taiwan,” ujar Chang Chun-kai, seperti dikutip dari South China Morning Post, Rabu (22/4/2026).
Chang menambahkan, banyak warga Taiwan kini mulai mempertanyakan kemampuan Amerika Serikat untuk menjalankan operasi strategis secara simultan di berbagai kawasan. “Ketika sebuah negara tidak dapat secara bersamaan menangani Timur Tengah dan Selat Taiwan, orang mulai mempertanyakan seberapa besar dukungan nyata yang bisa diberikan,” jelasnya.
Dalam survei yang sama, terungkap pula bahwa 57,6 persen responden menilai Taiwan tidak dapat sepenuhnya melindungi diri hanya dengan mengandalkan pembelian senjata dari Amerika Serikat. Kekhawatiran ini diperkuat dengan 66 persen responden yang menganggap berbahaya jika Taiwan sepenuhnya bergantung pada perlindungan Washington.
Munculnya Pendekatan Pragmatis dalam Hubungan Lintas Selat
Selain keraguan terhadap AS, survei tersebut juga menyoroti pergeseran sikap publik Taiwan menuju pendekatan yang lebih pragmatis dalam menghadapi hubungan dengan China. Ketika ditanya apakah upaya mencapai perdamaian melalui negosiasi politik sama dengan menyerah, hanya 17,6 persen responden yang setuju.
Sebaliknya, mayoritas responden, yakni 57,4 persen, menganggap pendekatan negosiasi politik sebagai “kebijaksanaan bertahan hidup” yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan harta benda. Angka ini menunjukkan adanya preferensi yang kuat untuk mencari solusi damai.
Menariknya, hampir separuh responden memilih negosiasi proaktif dengan China sebagai jalan terbaik untuk menghindari perang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar 28 persen responden yang masih memilih untuk tetap mempercayai Amerika Serikat dan membeli lebih banyak senjata.
Meskipun demikian, mayoritas responden tidak serta merta mendukung reunifikasi sebagai satu-satunya solusi. Sebanyak 57,4 persen menolak anggapan bahwa menerima prinsip “satu China” dan bernegosiasi untuk reunifikasi adalah satu-satunya cara untuk menghindari perang.
Legislator oposisi dari partai Kuomintang, Weng Hsiao-ling, menafsirkan hasil survei ini sebagai cerminan perubahan pola pikir masyarakat. “Publik memahami bahwa Amerika Serikat akan bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan belum tentu melindungi Taiwan,” ujarnya.
Pengamat lain, Chou Yang-shan, sependapat bahwa hasil survei tersebut mencerminkan keinginan Taiwan untuk lebih menentukan nasibnya sendiri. Ia menilai konflik di Ukraina, Iran, dan Gaza turut memengaruhi perubahan pendekatan ini.
