JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengincar reaktivasi dan pembangunan 14.000 kilometer jalur kereta api nasional untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Proyek di Sumatera, khususnya ruas Aceh hingga Sumatera Utara, disebut berpotensi menjadi prioritas awal.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan hal tersebut usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional yang dihadiri sejumlah kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).
“Misalnya untuk ruas dari Aceh ke Sumatera Utara, khususnya dari Banda Aceh ke Besitang. Itu juga sedang dihitung lebih lanjut lagi,” ujar AHY.
Pengembangan jaringan kereta api merupakan bagian dari program prioritas pemerintah di bawah pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Fokus utamanya mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Ketimpangan Jaringan Kereta Api
AHY menyoroti adanya jurang pemisah yang signifikan dalam pembangunan jaringan kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Dari total sekitar 12.000 kilometer rel yang ada, mayoritas, yakni 10.000 kilometer, berada di Jawa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7.000 kilometer yang masih beroperasi aktif.
Sementara itu, di luar Jawa, jaringan kereta api masih sangat terbatas. Sumatera sudah memiliki rel, namun konektivitasnya belum optimal. Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali, dan Sulawesi baru tergarap sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” jelas AHY.
Pengembangan ini dinilai krusial untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, terutama di daerah-daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Skema Pembiayaan dan Target Anggaran
Pemerintah berencana mendorong pembiayaan pengembangan jaringan kereta api melalui berbagai skema. Opsi yang dipertimbangkan meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta dan luar negeri.
Selain itu, pengembangan ini diharapkan dapat memacu kemandirian industri perkeretaapian nasional dengan memperkuat ekosistem industri dalam negeri.
Dalam perhitungan awal, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membangun dan mereaktivasi sekitar 14.000 kilometer rel kereta api dalam jangka panjang mencapai Rp 1.200 triliun.
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Dengan asumsi pengembangan dilakukan selama 20 tahun hingga 2045, kebutuhan anggaran per tahun diperkirakan berkisar antara Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun. Angka ini masih bersifat estimasi awal dan akan terus disempurnakan berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
