DEPOK – Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri, Komjen Ramdani Hidayat, menegaskan bahwa strategi penanganan aksi massa kini bergeser dari pendekatan kekerasan menjadi mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan citra yang lebih baik terhadap institusi kepolisian.
“Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan, ya. Kita tunjukkan dulu pakai soft power,” ujar Ramdani saat ditemui di Markas Komando Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026). Ia menjelaskan bahwa dalam setiap pengamanan unjuk rasa, fungsi kepolisian seperti Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan Sabhara akan menjadi garda terdepan.
Brimob sebagai Kekuatan Penyeimbang
Korps Brimob, menurut Ramdani, baru akan diterjunkan sebagai kekuatan terakhir apabila situasi demonstrasi berkembang menjadi anarkis. Peran Brimob bukan sebagai pasukan huru-hara, melainkan sebagai penangkal agar aksi massa tidak berujung pada tindakan anarkis.
“Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir. Jadi maka itu kita sampaikan bahwa PHH (Pasukan Anti Huru-Hara) itu bukan pasukan huru-hara, tapi pasukan untuk mencegah anarkis,” ungkapnya.
Tindakan tegas, lanjut Ramdani, baru akan diambil jika aksi massa telah melanggar hukum, seperti melakukan perusakan fasilitas umum, pembakaran, hingga membahayakan keselamatan jiwa.
“Kalau unjuk rasanya sih, semua boleh-boleh saja unjuk rasa, tapi kalau sampai perusakan, pembakaran, kemudian membuat jiwa seseorang terancam, bahkan sampai meninggal dunia, baru kita nanti tindak,” tuturnya.
Pendekatan baru ini diharapkan dapat menyamakan persepsi penanganan massa di seluruh jajaran Korps Brimob, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kesiapsiagaan Menghadapi Dinamika Global
Di sisi lain, Ramdani juga menyoroti peningkatan kesiapsiagaan personel Brimob sebagai tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peningkatan ini penting dalam menghadapi potensi gangguan keamanan yang dipicu oleh dinamika global, termasuk dampak kenaikan harga energi.
“Kita terima dari BIK (Badan Intelijen Keamanan) berupa informasi, baru kita koordinasi dengan satuan fungsi yang ada, Satwil (Satuan Kewilayahan) yang ada, demikian juga dengan instansi terkait,” jelas Ramdani mengenai proses koordinasi berdasarkan pemetaan potensi gangguan oleh Baintelkam Polri.
Meskipun demikian, Ramdani memastikan bahwa kondisi penanganan aksi massa saat ini masih terkendali dan mampu diatasi oleh jajaran kepolisian di wilayah masing-masing.
