JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan adanya penurunan angka kemiskinan di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa pada periode September 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,03 persen, menurun 0,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pada periode September 2025, Tingkat Kemiskinan Jakarta tercatat sebesar 4,03 persen. Angka ini menurun 0,11 persen dibandingkan periode September 2024,” ujar Rano saat rapat paripurna penyampaian pidato gubernur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4/2026).
Rano menjelaskan, penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai tetap kuat, stabilitas harga yang terjaga, serta meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor padat karya, menjadi penopang utama perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabilitas harga yang terjaga, serta menguatnya aktivitas ekonomi di sektor padat karya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rano.
Prioritas Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Untuk terus menekan angka kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta menempatkan sektor pendidikan dan program perlindungan sosial sebagai prioritas utama. Berbagai program bantuan disalurkan untuk meringankan beban masyarakat.
Program bantuan tersebut meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Pekerja Jakarta, program pangan murah bersubsidi, hingga Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak).
Menurut Rano, bantuan-bantuan ini berperan penting dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta memperluas akses perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif.
“Pemprov DKI Jakarta secara konsisten melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi, antara lain melalui KJP, KLJ, KPDJ, KAJ, Kartu Pekerja Jakarta, Pangan Murah Bersubsidi, serta Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak), yang berperan menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran kelompok rentan,” urainya.
Pengangguran Terbuka Turun
Selain angka kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2025, angka pengangguran tercatat sebesar 6,05 persen, yang berarti turun 0,16 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, Agustus 2024.
Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan peningkatan. Tercatat sebanyak 2.894 peserta berhasil terserap melalui berbagai kegiatan bursa kerja atau job fair yang digelar di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi, kota/kabupaten administrasi, satuan pendidikan, hingga job fair khusus bagi penyandang disabilitas.
“Meningkatnya penempatan tenaga kerja, dimana sebanyak 2.894 peserta terserap dari pelaksanaan job fair atau bursa kerja yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kota/kabupaten administrasi, satuan pendidikan, serta jobfair khusus bagi penyandang disabilitas,” pungkas Rano.
