JAKARTA, Kompas.com – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait penanganan maraknya aksi premanisme dan tawuran di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Justin menilai pendekatan Gubernur Pramono masih dianggap “lembek” dan kurang tegas dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita (Pramono) lembek,” ujar Justin dalam keterangan resminya pada Senin (20/4/2026). Ia menambahkan bahwa masalah tawuran yang berulang kali terjadi di Tanah Abang saja belum mampu diselesaikan, apalagi menangani premanisme yang dinilai lebih terorganisir.
Menurut Justin, jika persoalan tawuran yang bersifat insidental saja tidak tertangani dengan baik, maka penanganan premanisme yang lebih kompleks akan semakin sulit dilakukan. Ia juga mempertanyakan keberanian Pramono dalam mengambil langkah tegas untuk menekan kekerasan di Ibu Kota.
Usulan Bansos Dicabut Tak Direspons
Justin Adrian mengungkapkan bahwa ia pernah mengusulkan agar pemerintah provinsi mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat tawuran. Namun, usulan tersebut dinilai tidak mendapat respons serius dari Gubernur Pramono.
“Saya pernah mendorong agar Mas Gubernur berani mencabut bansos, satu kartu keluarga (KK) kalau anak-anaknya atau anggota-anggota keluarga lainnya terlibat tawuran. Tapi, itu saja Mas Gubernur terlihat enggan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa sikap yang tegas, masalah kenakalan remaja dan aksi kekerasan di jalanan tidak akan pernah hilang. Pendekatan persuasif saja dinilai tidak cukup, dan penindakan tegas dianggap sebagai salah satu cara untuk menciptakan efek jera.
“Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya,” tegas Justin.
Kritik Kinerja Satpol PP dan Dugaan Korupsi
Selain mengkritik Gubernur, Justin Adrian juga menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai lambat dalam merespons kejadian di lapangan. Ia menduga ada indikasi praktik tidak sehat antara oknum petugas dengan pelaku premanisme.
“Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah,” katanya.
Justin mengingatkan bahwa Pemprov DKI memiliki sumber daya manusia yang besar, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Selain itu, anggaran hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 2026 mencapai Rp 315 miliar. Dengan dukungan tersebut, ia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak bertindak tegas terhadap premanisme.
“Entah memang karena pasif, atau jangan-jangan sudah ada kerja sama dengan pelaku-pelaku pemalakan, pungli dan parkir liar. Semoga tidak ada, tapi melihat kejadian ini terus berulang, maka tidak salah kalau masyarakat juga punya dugaan seperti itu,” lanjutnya.
Rangkaian Tawuran dan Aksi Premanisme di Tanah Abang
Peristiwa tawuran antarkelompok pemuda di Petamburan, Tanah Abang, terjadi sejak Rabu (15/4/2026) hingga Jumat (17/4/2026) malam. Warga setempat, Ilham (32), menyebut bentrokan pada Jumat malam merupakan yang ketiga dan paling parah karena disertai pembakaran.
“Kan kejadian sudah tiga kali. Pertama itu jam 01.30 WIB hari Rabu dini hari. Terus yang kedua jam 20.30 WIB, Kamis (16/4/2026) malam,” ujar Ilham saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (18/4/2026). “Nah yang hari Jumatnya ini nih, habis Isya Jam 19.00 WIB,” lanjutnya.
Di sisi lain, aksi premanisme juga marak terjadi di wilayah tersebut. Seorang pedagang bakso menjadi korban pemalakan oleh pelaku berinisial DA (36) yang meminta setoran Rp300 ribu. Karena belum mampu membayar, pelaku kemudian merusak dagangan korban dengan memecahkan mangkuk.
Kasus serupa juga dialami seorang sopir bajaj yang videonya viral di media sosial pada Sabtu (11/4/2026). Video tersebut memperlihatkan sopir bajaj yang diduga menjadi korban pemalakan dengan kewajiban menyetor hingga Rp 100.000 per hari. Dalam video, sopir bajaj terlihat memberikan sesuatu dari dalam tas kepada seorang pria. Tak lama kemudian, pria lain mendekati dan kembali meminta sesuatu.
Seorang penumpang sempat mempertanyakan praktik tersebut. “Kalau di Tanah Abang memang kayak gitu ya, Bang? Dimintain apa tuh? Tapi ‘palak’ atau habis apa sih, Bang?” tanya penumpang. “Ya, palak,” jawab sopir bajaj.
Sopir itu juga memperlihatkan kaca kendaraannya yang retak panjang. Ia mengaku kerusakan tersebut terjadi akibat dipukul pelaku saat dirinya terlambat memberikan uang. “Bukannya saya enggak berani melawan, tapi saya juga cari makan di situ,” ujarnya.
