Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengklaim bahwa pengelolaan sampah di ibu kota kini telah mencapai 100 persen. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pidato gubernur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (20/4/2026).
“Meningkatnya pengelolaan persampahan dengan 100 persen sampah terkelola,” ujar Rano Karno pada kesempatan tersebut.
Menurut Rano Karno, capaian 100 persen tersebut terdiri dari 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah. Ia menambahkan bahwa kapasitas sistem penanganan sampah di Jakarta saat ini mampu menampung hingga 5.280 ton per hari.
“100 persen itu terdiri atas 30 persen pengurangan sampah dan 70 penanganan sampah dengan kapasitas sistem penanganan mencapai 5.280 ton per hari,” jelas Rano.
Klaim ini disampaikan di tengah ingatan masyarakat mengenai permasalahan penumpukan sampah yang sempat terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada awal tahun 2026, khususnya antara bulan Maret hingga April. Tumpukan sampah ini terlihat di berbagai lokasi, mulai dari tempat penampungan sementara (TPS) lingkungan, kawasan pasar, hingga permukiman warga.
Salah satu contohnya adalah di TPS Waduk Cincin, Papanggo, Jakarta Utara, di mana sampah meluber hingga menutupi akses jalan masuk. Ketinggian tumpukan sampah di lokasi tersebut dilaporkan mencapai sekitar dua meter, bahkan sempat menghambat pergerakan truk pengangkut sampah.
“Ini truknya kalau mau ke sana ya lewat sini. Cuma karena menumpuk sampahnya ditaruh di sini,” tutur Anto (30), seorang warga setempat, pada Senin (6/4/2026).
Kondisi serupa juga dialami warga di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, di mana sampah menumpuk hingga lantai enam akibat tersumbatnya saluran pembuangan (trash chute). Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, gunungan sampah juga sempat menggunung hingga ketinggian enam meter. Sementara itu, di TPS Rawadas, Duren Sawit, sampah dilaporkan menumpuk setinggi dua hingga empat meter karena terkendala pengangkutan.
Para petugas kebersihan pun merasakan dampak langsung dari penumpukan sampah tersebut. Mereka harus menghadapi antrean panjang saat membuang sampah ke tempat pembuangan akhir.
“Kadang-kadang pukul 03.00 berangkat dan keluar siang, karena antre,” ungkap Ali (40), seorang petugas kebersihan.
Akar Masalah dan Upaya Penanganan
Permasalahan penumpukan sampah ini diketahui berakar dari gangguan operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Longsor yang terjadi pada 8 Maret 2026 di zona 4A TPST Bantargebang menyebabkan terganggunya sistem pembuangan akhir sampah di Jakarta.
Kejadian tersebut mengakibatkan penurunan signifikan pada kuota truk yang dapat membuang sampah ke Bantargebang, dari rata-rata 308 truk per hari menjadi hanya sekitar 190 truk.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Pramono Anung, sempat menyatakan bahwa tumpukan sampah yang menggunung mulai berangsur diangkut kembali.
“Dari tiga sampai empat hari ini termasuk tadi malam sampai dengan tengah malam termasuk yang di Kramat Jati yang menumpuk cukup besar, sekarang ini sudah mulai diangkutin kembali ke Bantargebang,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Pramono menjelaskan bahwa penumpukan sampah yang terjadi di berbagai titik merupakan konsekuensi dari tidak beroperasinya zona 4A di TPST Bantargebang selama kurang lebih 10 hingga 12 hari akibat longsor.
Selain mengatasi dampak langsung dari gangguan di Bantargebang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berupaya menyiapkan fasilitas pengolahan sampah alternatif. Salah satunya adalah RDF Plant Rorotan, yang diharapkan dapat mengurangi beban TPST Bantargebang.
Penguatan Kapasitas RDF Plant Rorotan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyatakan bahwa kesiapan RDF Plant Rorotan terus ditingkatkan. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tersebut siap mengolah sampah secara optimal.
“Kami fokus untuk double check terkait kesiapan RDF Plant Rorotan untuk mengolah sampah. Selain itu, kami juga memantau pengendalian dan penguatan sistem kontrol untuk memastikan kualitas output RDF tetap terjaga,” kata Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com pada 9 April 2026.
DLH Jakarta juga berkomitmen untuk menjaga aspek lingkungan, termasuk pengendalian bau. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi sistem deodorizer dan manajemen emisi pada flue gas treatment (FGT).
“Di luar itu, kami juga menjaga koordinasi dengan Tim Kerja Pemantau Kegiatan Pengelolaan RDF Plant Rorotan. Saya berharap tim tersebut terus memberikan masukan agar pengelolaan fasilitas ini semakin baik,” ujar Asep.
Lebih lanjut, DLH Jakarta akan memperkuat koordinasi lintas unit guna memastikan integrasi pengelolaan sampah yang efektif, mulai dari hulu (sumber sampah), tengah (RDF Plant Rorotan dan Bantargebang), hingga hilir (TPST Bantargebang).
