Demonstrasi yang digelar pada 21 April 2026 di Samarinda, Kalimantan Timur, berakhir ricuh setelah massa mahasiswa dan organisasi masyarakat bertahan di Kantor Gubernur Kaltim. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memilih bungkam saat dimintai tanggapan oleh awak media setelah kericuhan mereda.
Menurut laporan Tribunnews pada pukul 19.35 WIB, Rudy Mas’ud terlihat meninggalkan kantor gubernur di tengah pengawalan petugas keamanan. Wartawan yang masih berada di lokasi berupaya mendapatkan komentar dari orang nomor satu di Kaltim tersebut terkait insiden yang terjadi. Namun, Rudy enggan menjawab pertanyaan yang diajukan dan memilih berjalan pergi.
Situasi di lokasi demonstrasi berangsur tertib setelah polisi yang telah membentuk barikade dan memasang kawat berduri membubarkan massa yang sempat melanjutkan aksi mereka.
Tuntutan Demonstrasi 21 April
Aksi demonstrasi yang berujung ricuh ini dipicu oleh keresahan masyarakat terkait transparansi anggaran di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Massa sempat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kaltim sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur.
Sorotan utama massa adalah pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan Gubernur serta Wakil Gubernur Kaltim. Pemprov Kaltim diketahui menganggarkan dana sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas gubernur. Anggaran ini sempat menjadi perhatian publik, termasuk Presiden terpilih saat itu, Prabowo Subianto, yang kemudian dikabarkan mendorong pembatalan pengadaan tersebut.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga mengalokasikan dana sebesar Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Selasa, 21 April 2026, diperkirakan sekitar 2.000 orang turut serta dalam demonstrasi tersebut.
Massa demonstran mendesak DPRD Kaltim untuk menggunakan hak interpelasi terkait kedua isu anggaran tersebut. “Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat,” ujar Budiman Arief, perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda.
Budiman menambahkan, “Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. DPRD ini rumah rakyat. Kami minta mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, jangan tutup mata.”
