Gedung parlemen di Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang dengan kontur yang lebih tinggi dibandingkan bangunan pemerintahan lainnya untuk menampilkan kesan megah dan kokoh.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menyatakan bahwa calon lokasi pembangunan Gedung MPR, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berada di posisi yang lebih tinggi di sebelah kiri Istana Kepresidenan.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ujar Muzani saat meninjau lokasi pembangunan di IKN pada Senin (20/4/2026). Pernyataan ini dikutip dari keterangan resmi yang dirilis pada Rabu (22/04/2026).
Muzani menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara. Ia mengapresiasi perkembangan pembangunan di IKN.
“Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Desain Disetujui Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri telah memasuki tahap kontrak sejak akhir tahun 2025. Desainnya kemudian mengalami penyesuaian pada awal tahun 2026, sesuai dengan arahan Presiden terkait penyempurnaan konsep.
Proses perancangan ini melibatkan studi banding ke sejumlah negara, termasuk Turki, India, dan Mesir. Tujuannya adalah untuk menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, serta mampu mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Target Rampung 2027-2028
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa desain kawasan legislatif dan yudikatif mengusung filosofi yang kuat, mencerminkan karakter kelembagaan negara.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.
Menurutnya, penekanan pada aspek filosofi ini sangat penting. Hal ini bertujuan agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam bagi penyelenggaraan negara.
