SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah antisipasi menjelang rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada 21 April 2026. Kesiapan tersebut diwujudkan dengan penguatan sistem pengamanan di sekitar Kantor Gubernur, termasuk perbaikan fisik dan pemasangan kawat berduri.
Perbaikan struktural dilakukan pada pagar pembatas yang sebelumnya sempat mengalami kerusakan akibat aksi massa. Penguatan dilakukan melalui pengelasan ulang pada bagian-bagian yang rapuh, serta penambahan tiang besi yang ditanam hingga kedalaman hampir dua meter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan pagar terhadap tekanan massa.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, menjelaskan bahwa seluruh sisi pagar menjadi perhatian utama. “Kami sudah melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari pondasi pagar, pengelasan di titik rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur,” ujar Edwin saat ditemui di lobi Kantor Gubernur, Senin (20/4/2026).
Evaluasi Kejadian Sebelumnya
Penambahan tiang besi dengan ketinggian sekitar dua meter disambungkan langsung ke pondasi utama. Langkah ini merupakan evaluasi dari kejadian sebelumnya, di mana pagar pembatas di kawasan tersebut sempat roboh saat berlangsungnya aksi unjuk rasa. “Tiang besi dengan tinggi hampir dua meter kami sambungkan langsung ke pondasi utama. Ini untuk memperkuat struktur agar tidak mudah didorong atau dirusak,” jelas Edwin.
Simulasi Pengamanan dan Pemetaan Titik Rawan
Selain penguatan fisik, Pemprov Kaltim juga menggelar simulasi pengamanan bersama aparat gabungan. Simulasi ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi kerawanan selama aksi berlangsung. “Simulasi ini untuk persiapan pengamanan pada 21 April, terkait rencana aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan elemen mahasiswa,” ungkap Edwin.
Dalam simulasi tersebut, aparat memetakan sejumlah titik yang berpotensi menjadi pusat keramaian dan mengalami kemacetan. Beberapa area yang diidentifikasi meliputi jalur menuju Kantor Gubernur, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Merapi di sekitar Kantor Bank Indonesia, hingga kawasan masjid di lingkungan kantor gubernur.
Fokus Pengamanan di Area DPRD Kaltim
Area Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim juga menjadi salah satu fokus pengamanan. Penempatan personel gabungan dari berbagai unsur dilakukan di lokasi tersebut. “Kami juga melakukan penjagaan di DPRD Kaltim. Personel dibagi bersama TNI dan Polri untuk mengamankan beberapa titik,” ucap Edwin.
Secara keseluruhan, sebanyak 1.897 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. Pasukan tersebut terdiri dari anggota Satpol PP, kepolisian, TNI, serta perwakilan dari perangkat daerah lainnya.
