ISLAMABAD, KOMPAS.com – Pakistan kembali menunjukkan perannya sebagai mediator dalam upaya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, kali ini, peran sentral dalam negosiasi sensitif tersebut justru dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, bukan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.
Pembagian peran diplomatik yang tidak biasa ini terlihat dalam aktivitas intensif beberapa hari terakhir, di mana militer Pakistan mengambil inisiatif dalam perundingan langsung, sementara pemerintah sipil menjalankan diplomasi paralel ke negara-negara sekutu di kawasan.
Perdana Menteri Sharif, didampingi Menteri Luar Negeri, diketahui melakukan tur ke Arab Saudi, Qatar, dan Turkiye pada Rabu (15/4/2026). Kunjungan ini dilakukan bersamaan dengan lawatan tiga hari Jenderal Munir ke Teheran, yang membawa proposal dari Amerika Serikat untuk putaran kedua perundingan.
Diplomasi “Dua Jalur” Pakistan
Pola diplomasi yang melibatkan koordinasi erat antara militer dan pemerintah sipil ini kerap disebut sebagai “rezim hibrida”. Direktur eksekutif National Dialogue Forum di Islamabad, Sheharyar Khan, menilai strategi ini efektif.
“Sinergi yang sedang berlangsung saat ini membuahkan hasil, dan untuk melanjutkan momentum ini, semua sinergi tersebut akan dibutuhkan,” ujar Khan, merujuk pada kolaborasi antara militer dan pemerintah sipil.
Kenapa Kepala Militer yang Memimpin Negosiasi?
Seorang pejabat Pakistan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keputusan dalam situasi krusial semacam ini memang berada di tangan militer.
“Bukan kepemimpinan politik yang mengambil keputusan dalam situasi seperti ini, melainkan kepemimpinan militer,” tegas pejabat tersebut, dilansir dari AFP.
Pejabat itu juga menyoroti peran personal Jenderal Munir dalam membangun kepercayaan dengan pihak Iran. Ia menambahkan, “Kesepakatan hampir selesai. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa meyakinkan pihak Iran untuk mencapai kesepakatan—itu karena tingkat kepercayaan yang ada.”
Selain itu, Jenderal Munir disebut memiliki hubungan dekat dengan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Adam Weinstein dari Quincy Institute menjelaskan, “Munir fokus pada Iran karena itu adalah pemangku kepentingan utama dan dia dipandang memiliki hubungan paling dekat dengan Trump.”
Weinstein menambahkan, “…sementara perdana menteri fokus pada negara-negara kawasan dengan birokrasi kebijakan luar negeri yang lebih tradisional, yang dukungannya penting, tetapi tidak sepenting itu.”
Peran Militer yang Dominan
Jenderal Munir sebelumnya juga telah memainkan peran kunci sebagai salah satu mediator dalam perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada 11 April. Perundingan tersebut merupakan kontak tingkat tinggi pertama antara kedua negara dalam beberapa dekade.
Menguatnya peran Jenderal Munir di panggung global ini sejalan dengan penguatan posisi militer di dalam negeri. Ia dilaporkan memperoleh kekebalan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya serta perpanjangan masa jabatan.
Meskipun menuai kritik dari oposisi yang menilai langkah tersebut melemahkan demokrasi, militer Pakistan secara historis membantah campur tangan dalam urusan sipil, meskipun pernah berkuasa melalui kudeta sejak 1947.
Sosok Kunci di Balik Negosiasi
Sheharyar Khan menilai bahwa dalam sistem politik Pakistan saat ini, Jenderal Munir adalah figur yang paling menentukan arah kebijakan.
“Siapa orang yang bisa memberikan hasil? Siapa orang kuat? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang memimpin? Itu jelas Asim Munir,” ungkap Khan.
Purnawirawan jenderal Pakistan, Muhammad Saeed, juga mengamini peran strategis Jenderal Munir. Ia mengungkapkan bahwa Munir memiliki jalur komunikasi langsung dengan kepemimpinan Amerika Serikat untuk menjembatani perbedaan dengan Iran.
“Keberadaannya membawa kedua pihak menuju titik temu,” ujar Saeed.
