CIMAHI, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Cimahi mengalokasikan dana sebesar Rp 36 miliar khusus untuk kebutuhan pembebasan lahan dalam rangka pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di area perlintasan sebidang kereta api.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi pembebasan lahan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi yang membentang di sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Baros. “Cimahi bertanggung jawab untuk pembebasan lahan di sekitaran lokasi itu (underpass) saja. Jadi, lahannya sekitar 3.000 meter yang terdampak, ada yang punya TNI, kemudian ada Kantor Pos, kantor PT Telkom, Mess Kodiklat, semua dialokasikan segitu,” ungkap Ngatiyana saat ditemui di Cimahi, Senin (20/4/2026).
Ngatiyana menegaskan bahwa tanggung jawab pembangunan fisik underpass sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan status Jalan Gatot Subroto dan Jalan Baros merupakan jalan milik provinsi.
Detail Anggaran dan Pelaksanaan
Pemerintah Kota Cimahi saat ini tengah menanti proses lelang proyek pembangunan underpass tersebut. “Sekarang kami sedang menunggu lelang karena nanti yang membangun itu dari provinsi. Kalau kami hanya untuk pembebasan lahannya, mudah-mudahan di bulan Mei atau Juni sudah bisa dilaksanakan fisiknya,” ujar Ngatiyana.
Selama masa konstruksi berlangsung, rekayasa arus lalu lintas akan diterapkan di kawasan tersebut. Pengaturan lalu lintas yang detail telah disiapkan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Cimahi. “Kami sudah siapkan semuanya, komunikasi dengan Kodam, Provinsi Jawa Barat, sampai Mabes AD terus dijalin. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan,” kata Ngatiyana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, merinci bahwa proyek underpass ini dikerjakan dan didanai sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Total anggaran pembangunan diperkirakan mencapai Rp 100 miliar, dengan target penyelesaian selama 10 bulan. “Targetnya itu provinsi selesai pengerjaan di Desember 2026, sekitar 10 bulan. Semua anggaran itu dari sana, kami hanya pembebasan lahan,” sebut Maria.
