Ketua DPR Puan Maharani menyoroti lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok yang kian memberatkan masyarakat Indonesia. Dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, disebut menjadi salah satu pemicu utama kondisi perekonomian nasional saat ini.
Puan meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian dan mitigasi guna meringankan beban rakyat, terutama kelompok ekonomi kecil. “Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2026).
Indonesia saat ini dihadapkan pada fenomena meroketnya harga sejumlah komoditas. Sektor energi menjadi perhatian serius, di mana pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Selain itu, harga LPG non-subsidi juga mengalami kenaikan signifikan hingga 18 persen, menyusul kelangkaan stok LPG subsidi yang terjadi di banyak daerah.
Komoditas lain yang tak luput dari kenaikan adalah minyak goreng. Harga minyak goreng terus merangkak naik dalam beberapa waktu terakhir, dipicu oleh penguatan harga bahan baku utamanya, minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), di pasar global.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga minyak goreng di banyak daerah pada pekan ketiga April 2026. Sebanyak 207 kabupaten/kota atau 57,5 persen wilayah Indonesia mengalami kenaikan harga. Rata-rata harga nasional minyak goreng naik dari Rp 19.358 menjadi Rp 19.592 per liter. Namun, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, harga minyak goreng tercatat mencapai Rp 60.000 per liter.
Puan menilai kenaikan harga minyak goreng yang meluas di lebih dari separuh wilayah Indonesia memiliki dampak langsung terhadap kehidupan rumah tangga. “Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” jelasnya.
Bagi banyak keluarga, minyak goreng merupakan komoditas yang tidak bisa ditunda pembeliannya. Kenaikan harganya terasa sangat membebani, terutama bagi rumah tangga dengan pengeluaran ketat. “Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka,” kata Puan.
Lebih lanjut, Puan menambahkan bahwa harga BBM juga turut menambah beban keluarga. Meskipun kenaikan saat ini baru untuk BBM non-subsidi, pemerintah perlu mencermati kondisi di lapangan. “Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ucapnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada LPG. Kenaikan harga BBM maupun LPG dikhawatirkan akan berdampak turunan pada harga komoditas lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat.
Pemerintah Diminta Segera Ambil Langkah
Menyikapi situasi ini, Puan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian harga. “Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegasnya.
Puan juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk memitigasi ketidakpastian situasi geopolitik, khususnya terkait harga dan ketersediaan BBM, LPG, serta minyak goreng. “Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya,” imbuh Puan.
