BANDUNG BARAT, KOMPAS.com – Enam bulan berlalu sejak rumah mereka dibongkar untuk proyek revitalisasi Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, puluhan warga masih hidup dalam ketidakpastian tanpa kejelasan kapan relokasi akan dilakukan. Kondisi ini kian menekan perekonomian mereka yang terpaksa menyewa tempat tinggal.
Pembongkaran rumah di bantaran situ yang dilakukan pada 18 September 2025 lalu, memaksa warga kehilangan tempat tinggal permanen. Sejak saat itu, mereka harus beradaptasi dengan kehidupan di rumah kontrakan, yang sewa bulanan menjadi beban tambahan di tengah kesulitan ekonomi.
Dewi (29), salah seorang warga Kampung Sirnasari RT 01 RW 06, Desa Ciburuy, mengaku dihantui kecemasan setiap bulan untuk memenuhi kewajiban membayar sewa. “Kurang lebih sudah 6 bulan tinggal di kontrakan. Setiap bulan pasti kepikiran buat bayar. Takut kalau tidak bisa bayar, harus pindah lagi,” ujarnya saat ditemui pada Rabu (22/4/2026).
Dewi mengakui sempat menerima uang kadeudeuh sebesar Rp 10 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, bantuan tersebut kini telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sewa selama enam bulan terakhir. “Awalnya cukup membantu, tetapi sekarang sudah habis. Kami jadi bingung harus bagaimana untuk selanjutnya,” keluhnya.
Saat proses penertiban berlangsung, warga dijanjikan akan mendapatkan tempat tinggal baru melalui program relokasi. Janji inilah yang menjadi landasan bagi Dewi dan warga lainnya untuk menerima pembongkaran rumah mereka demi kelancaran proyek revitalisasi Situ Ciburuy.
“Dulu sebelum pembongkaran kami dijanjikan akan direlokasi. Tapi, sampai sekarang belum ada kejelasan,” tegas Dewi. Ia menambahkan, warga bukan menolak program revitalisasi tersebut, melainkan berharap ada ruang hidup dan sarana ekonomi yang memadai sebagai pengganti tempat tinggal mereka yang telah hilang.
“Kami mendukung programnya, tetapi kami juga butuh kepastian. Kami kehilangan rumah,” tuturnya.
Desa Ciburuy Terus Tampung Keluhan Warga
Staf Desa Ciburuy, Yadi, membenarkan bahwa pihaknya terus menerima keluhan dari warga terkait belum adanya kepastian relokasi. Pemerintah Desa berperan sebagai penyambung lidah, menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah daerah dan provinsi.
“Kami menerima keluhan warga hampir setiap waktu. Mereka butuh kepastian, terutama soal tempat tinggal,” ujar Yadi.
Pihak desa hanya dapat memfasilitasi dan berharap ada langkah konkret dari pemerintah provinsi dalam waktu dekat. “Kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi agar warga tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” tandasnya.
