PONTIANAK, KOMPAS.com – Senyum lebar terukir di wajah Hasan, seorang warga Gang Melati, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Hari itu, ia menerima kabar baik sebagai salah satu penerima program bedah rumah dari Pemerintah Kota Pontianak.
Rumah yang telah ditempati Hasan selama lebih dari lima tahun itu kondisinya memprihatinkan. Dinding papan yang lapuk, lantai rapuh, dan atap seng yang berisik saat hujan turun menjadi pemandangan sehari-hari. Bangunan yang ia sebut “dangan” atau tidak layak huni ini menjadi saksi perjuangannya membesarkan empat anak.
Kini, bersama satu anak yang masih tinggal bersamanya, menantu, dan anggota keluarga lainnya, Hasan menjalani hidup dalam keterbatasan ruang dan ekonomi. Sehari-hari, ia berdagang es, air tebu, dan kelapa. Penghasilannya tak menentu, bahkan kerap hanya cukup untuk makan setengah hari.
“Kalau dapat bantuan, kita kerjakan yang benar, supaya bermanfaat untuk keluarga,” ujar Hasan usai menerima bantuan secara simbolis di Kantor Terpadu Pemkot Pontianak, Senin (20/4/2026). Bagi Hasan, bantuan ini bukan akhir dari segalanya. Ia tetap bersemangat memperbaiki rumahnya bersama keluarga, meski sambil tetap tinggal di dalamnya.
“Ya, kami tinggal di situ. Anak beranak semua gotong royong,” katanya. Ia pun memahami keterbatasan bantuan yang diberikan dan bertekad untuk menambah sebisanya jika ada kekurangan.
“Kalau kurang, kita tambah sendiri. Tapi keadaan hidup sekarang kan pas-pasan,” tutur Hasan.
Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Hunian Warga
Kisah Hasan menjadi potret sebagian warga di kawasan padat dan bantaran sungai Kota Pontianak yang membutuhkan hunian layak. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan program bedah rumah merupakan bagian penting dalam upaya menekan angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas lingkungan.
Tahun ini, Pemerintah Kota Pontianak menganggarkan sekitar Rp 4,6 miliar untuk program bedah rumah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 217 unit rumah yang masing-masing menerima bantuan Rp 30 juta, serta 135 unit perbaikan WC.
“Tahun ini kita anggarkan sekitar Rp 4,6 miliar. Ada 217 unit rumah yang dibantu masing-masing Rp 30 juta, serta 135 unit perbaikan WC untuk masyarakat,” kata Edi.
Program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya rumah yang sehat, dengan ventilasi yang baik dan sirkulasi udara lancar, mengingat tingkat kelembapan di Pontianak yang cukup tinggi.
“Kita ingin masyarakat punya rumah yang lebih sehat sehingga bisa lebih fokus bekerja dan membangun masa depan keluarga,” ujar Edi. Ia menambahkan, rumah yang lembap dan minim ventilasi dapat memicu pertumbuhan jamur dan menjadi sumber penyakit.
Selain itu, masalah sanitasi dan air bersih juga menjadi perhatian serius. Pemerintah mendorong masyarakat untuk memiliki WC yang layak dan menjaga kebersihan lingkungan.
Peningkatan Nilai Bantuan dan Tantangan Pelaksanaan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Derry Gunawan, menjelaskan bahwa nilai bantuan per unit rumah mengalami peningkatan dari Rp 20 juta menjadi Rp 30 juta. Kenaikan ini disesuaikan dengan peningkatan harga bahan bangunan dan untuk memastikan kualitas rumah yang lebih layak.
“Dari Rp 20 juta menjadi Rp 30 juta per unit, menyesuaikan kenaikan harga bahan bangunan dan agar kualitas rumah lebih layak,” kata Derry.
Secara total, anggaran APBD Kota Pontianak mencakup 252 unit, terdiri dari 117 rumah tidak layak huni dan 135 unit perbaikan WC. Jika ditambah dengan dukungan dari pemerintah pusat, jumlah unit yang dibantu mencapai sekitar 500 unit.
Derry menegaskan bahwa sebagian besar anggaran program difokuskan pada pembelian material, sementara biaya tukang hanya sekitar 10 persen. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam semangat gotong royong sangat dibutuhkan.
Untuk menjaga kualitas pembangunan, pemerintah mengerahkan tenaga pendamping teknis yang bertugas mengawasi proses pembangunan agar sesuai dengan standar rumah layak huni. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan swadaya, di mana warga dilibatkan langsung dalam proses pembangunan.
Meskipun demikian, pelaksanaan program ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah legalitas lahan dan ekspektasi masyarakat yang terkadang melebihi anggaran yang tersedia.
“Ada yang berharap rumahnya dibangun total, padahal anggarannya terbatas. Ini yang terus kita edukasikan,” jelas Derry. Pemerintah terus berupaya memperbaiki program ini setiap tahun agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
