JAKARTA, KOMPAS.com – Transisi energi di sektor industri dan peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik diproyeksikan mampu menekan kadar PM2.5 di wilayah Jabodetabek hingga 40 persen pada tahun 2030.
Environmental Economist The World Bank, Marissa Malahayati, menjelaskan bahwa dengan skenario yang lebih ambisius, angka penurunan polutan tersebut bahkan bisa mencapai 63 persen.
“Namun tentu membutuhkan investasi,” kata Marissa dalam diskusi Corporate Responsibility for Cleaner Air and Sustainable Growth yang digelar Bicara Udara dan HHP Law Firm di Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026). “Skenario realistis membutuhkan investasi sekitar Rp 1,25 miliar, dengan separuhnya berasal dari sektor publik. Sementara itu, skenario ambisius membutuhkan investasi sekitar Rp 5 miliar, yang mayoritas berasal dari sektor swasta.”
Marissa mencontohkan keberhasilan pemerintah Beijing, China, yang menginvestasikan 500 juta dollar AS atau setara Rp 8 triliun selama lima tahun. Investasi tersebut berhasil menurunkan kadar PM2.5 sebesar 39 persen, didukung oleh pengelolaan terpadu, data yang kuat, dan pemodelan sistem yang baik.
Investasi dalam perbaikan kualitas udara ini, menurut Marissa, tidak hanya sekadar pengeluaran, melainkan menghasilkan setidaknya 12 manfaat untuk setiap 1 dollar AS (sekitar Rp 16.500) yang dikeluarkan. Manfaat tersebut mencakup peningkatan produktivitas pekerja hingga pencegahan kematian dini.
World Bank mencatat bahwa sektor industri dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih menjadi kontributor utama polusi di kawasan Jabodetabek. Kondisi ini diperparah oleh faktor angin dan musim kemarau panjang.
“Kami percaya teknologi dan solusi sudah tersedia. Tantangan utamanya adalah kerja sama antar institusi, sektor, dan wilayah,” ujar Marissa. “Jakarta tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan koordinasi regional dan standar bersama.”
Di sektor transportasi, penggunaan bahan bakar bersih yang berstandar Euro 4, terutama untuk kendaraan berat, sangat direkomendasikan. Marissa menilai bahwa perbedaan standar bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendala utama penerapan standar Euro 4 hingga 100 persen di dalam negeri.
“Standarnya, kita belum pakai Euro, kita kan sekarang ini pakai RON ya sistemnya. Sedangkan, kalau di luar negeri sudah pakai Euro 4, Euro 5, bahkan di India rekan saya bilang sudah sampai Euro 6. Itu sebenarnya masalahnya,” jelas Marissa.
Selain itu, regulasi yang belum selaras antar institusi terkait juga menjadi persoalan. Potensi krisis energi global juga membuat pemerintah dihadapkan pada dilema antara peningkatan kualitas bahan bakar dan penjagaan ketahanan energi nasional.
Sektor ketiga yang berkontribusi terhadap penurunan polusi adalah pengelolaan limbah, meskipun kontribusinya tidak terlalu signifikan.
Sementara itu, Co-Founder Bicara Udara, Ratna Kartadjoemena, mengungkapkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh orang di dunia menghirup udara dengan kadar polutan tinggi, yang menyebabkan tujuh juta kematian dini setiap tahunnya.
“Banyak riset yang sudah dilakukan, misalnya di New York dan Shanghai, yang menunjukkan bahwa dampak polusi udara langsung memengaruhi kemampuan kognitif kita,” tutur Ratna.
Paparan polusi udara dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, mulai dari dampak pada perkembangan janin, kelahiran prematur, asma, perlambatan perkembangan paru pada anak, hingga memicu kanker paru-paru dan gagal jantung pada lansia.
“Jika kualitas udara bisa membaik sesuai standar WHO, harapan hidup warga Jabodetabek dapat meningkat hingga tiga tahun,” sebut Ratna.
