SORONG, KOMPAS.com — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menggelar kunjungan kerja di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Selasa, 21 April 2026. Kunjungan ini akan melibatkan pengerahan sekitar 1.900 personel gabungan dari TNI dan Polri untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara.
Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, menyatakan bahwa persiapan internal telah rampung. “Persiapan kita secara internal sudah kita organisir seluruhnya. Hari ini kita lanjutkan dengan rakor pengamanan dan akan kita gladikan agar berjalan lancar,” ujarnya, menekankan kesiapan operasional untuk pengamanan.
Pemerintah daerah setempat juga telah menyatakan kesiapannya dalam menyambut kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan kesiapan daerahnya. “Kita sudah siap untuk menjemput Bapak Wapres. Yang pasti aman,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa agenda kunjungan akan mengikuti protokoler kepresidenan.
Fokus Pembangunan dan Pariwisata
Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka direncanakan akan mencakup peninjauan langsung terhadap sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan serta sektor pariwisata unggulan di Raja Ampat. Pemerintah daerah berharap kunjungan ini dapat memberikan dorongan signifikan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya.
“Kita berharap kunjungan ini memberikan dampak positif bagi Papua Barat Daya,” ujar Elisa Kambu. Pangdam XVIII/Kasuari merinci bahwa Wakil Presiden dijadwalkan mengunjungi lima hingga enam lokasi selama dua hari kunjungannya. “Di Raja Ampat ada tiga titik, di Sorong sekitar dua sampai tiga titik,” jelasnya.
Penjaminan Keamanan Maksimal
Menanggapi potensi kekhawatiran terkait keamanan, Pangdam XVIII/Kasuari memastikan bahwa aparat gabungan terus berupaya maksimal untuk menjamin keselamatan Wakil Presiden dan seluruh rombongan. “Kepolisian juga terus bekerja untuk memastikan situasi aman hingga kunjungan selesai,” tegasnya. Upaya koordinasi dan pengamanan berlapis menjadi prioritas utama dalam rangkaian kunjungan kerja ini.
