SORONG, KOMPAS.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Sorong pada Rabu (22/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara fisik capaian pembangunan yang telah berjalan.
Dalam peninjauan tersebut, Gibran didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Barat Daya. Rombongan menyusuri lokasi pembangunan untuk mengecek setiap aspek.
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Corneles Sagrim, menjelaskan bahwa Gibran memfokuskan perhatian pada tiga gedung utama. Tiga bangunan tersebut adalah Kantor Gubernur, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah, dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP).
Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Wakil Presiden, progres pembangunan fisik ketiga gedung tersebut, beserta pekerjaan pendukungnya, telah mencapai 100 persen. Tahap awal pembangunan yang menelan anggaran sekitar Rp 444 miliar ini mencakup lima kegiatan utama, termasuk pengembangan lahan (land development), pembangunan ketiga gedung utama, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Corneles Sagrim menyampaikan apresiasi Gibran terhadap hasil pembangunan. “Beliau melihat kondisi bangunan dan cukup mengapresiasi. Bangunannya dinilai bagus, mewah, dan beliau sangat mengapresiasi pembangunan gedung perkantoran ini dibandingkan kunjungan-kunjungan sebelumnya,” ujar Corneles kepada media.
Menurut Corneles, Gibran menilai pembangunan di Papua Barat Daya tergolong lebih efisien dan murah jika dibandingkan dengan pembangunan serupa di daerah otonomi baru (DOB) lainnya. “Pembangunan di Papua Barat Daya tergolong lebih murah dan efisien,” kata Corneles menirukan pernyataan Wapres.
Jaminan Kualitas dan Ketahanan
Terkait kualitas bangunan, Corneles Sagrim menjamin bahwa seluruh proses pengerjaan telah melalui pengujian teknis yang ketat untuk memastikan pemenuhan standar mutu. “Seluruh proyek tersebut telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkapnya.
Ia menambahkan, jika ditemukan adanya kekurangan kecil seperti keramik yang belum rapi, hal tersebut akan segera diselesaikan dalam masa pemeliharaan. “Kami harus memastikan semuanya sempurna,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan pada ketahanan kawasan terhadap potensi banjir. Corneles memastikan bahwa lokasi pembangunan telah dipilih secara strategis, berada di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut (mdpl). Perencanaan sistem drainase dan saluran air juga telah dilakukan secara matang untuk mengantisipasi luapan air saat hujan deras.
Fasilitas Modern dan Tahap Lanjutan
Lebih lanjut, kawasan pusat pemerintahan ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas modern berupa Multi Utility Tunnel (MUT). “MUT adalah saluran besar bawah tanah untuk utilitas, sehingga jaringan pipa air, kabel listrik, hingga telepon semuanya tertata rapi di bawah tanah, tidak ada lagi kabel yang melintang di udara,” jelas Corneles.
Meskipun gedung-gedung utama telah rampung, peresmiannya masih menunggu penyelesaian pekerjaan penataan kawasan. Pekerjaan lanjutan ini meliputi pembangunan jalan, saluran, ruang terbuka hijau, alun-alun, hingga gapura masuk yang saat ini tengah dalam proses lelang.
Secara fungsional, gedung-gedung tersebut sebenarnya sudah siap digunakan segera setelah pasokan listrik dari PT PLN (Persero) tersedia untuk mengoperasikan fasilitas seperti lift dan sistem kelistrikan bangunan lainnya.
