BOGOR – Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Bogor sejak 15 hingga 18 April 2026 telah menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk terputusnya 14 jembatan yang mengganggu akses antarwilayah. Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan status siaga penuh dan mengerahkan penanganan intensif 24 jam untuk mempercepat pemulihan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa rekonstruksi infrastruktur darurat telah dimulai pada 21 April 2026. “Hari ini, 21 April 2026, kita mulai langkah konkret rekonstruksi. Berbagai persoalan kita tuntaskan secara bertahap melalui kolaborasi,” ujar Rudy dalam keterangannya, Selasa.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat puluhan lokasi bencana di 19 kecamatan dan 35 desa/kelurahan. Bencana didominasi oleh tanah longsor, diikuti angin kencang, banjir, dan pergerakan tanah. Dampak utamanya adalah kerusakan infrastruktur, dengan 14 jembatan terputus akibat luapan sungai.
Dari 14 jembatan yang rusak, satu merupakan jembatan kewenangan kabupaten dan 13 lainnya adalah jembatan desa. Rudy menegaskan dalam kondisi darurat ini, penanganan dilakukan tanpa memandang sekat kewenangan. “Tidak ada lagi sekat kewenangan. Semua kita kerjakan bersama. Dengan dukungan seluruh pihak, termasuk Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Insya Allah 14 jembatan akan kita kejar pembangunannya mulai besok,” katanya.
Target Pemkab Bogor adalah menyelesaikan perbaikan seluruh jembatan penghubung tersebut sebelum Hari Raya Idul Adha 2026. Tujuannya untuk memulihkan aksesibilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terganggu.
Penanganan Bencana Terpadu
Selain fokus pada perbaikan jembatan, BPBD juga melakukan kajian cepat, penanganan warga terdampak, serta pembersihan material longsor yang menutup akses jalan utama di sejumlah titik. Rudy menyebutkan bahwa sebagian besar kejadian banjir yang terjadi merupakan banjir lintasan dengan durasi singkat, sehingga tidak menimbulkan pengungsian massal.
“Yang patut disyukuri, tidak terdapat pengungsian massal di tenda-tenda yang menandakan ketahanan masyarakat dan kesiapsiagaan yang semakin baik,” ungkap Rudy.
Percepatan penanganan bencana diakui Rudy memerlukan penguatan sinergi lintas sektor yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan kompleksitas penanganan bencana di Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayahnya yang mencapai 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 6,19 juta jiwa.
Pendekatan kolaboratif dinilai sebagai kunci utama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
