BANYUMAS, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Banyumas kini menanggung penuh biaya operasional Bus Trans Banyumas yang sebelumnya disubsidi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, alokasi anggaran daerah sebesar Rp 14,1 miliar diprediksi hanya mampu menutupi operasional armada transportasi publik ini hingga Agustus 2026.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan operasional Bus Trans Banyumas setelah periode tersebut. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyatakan telah menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan layanan ini tetap berjalan.
Upaya Lobi dan Alternatif Pendanaan
Salah satu upaya utama Pemkab Banyumas adalah melobi pemerintah pusat agar kembali mengucurkan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
“Nanti subsidinya saya harapkan dari pusat masih ada satu termin lagi di APBN Perubahan,” ujar Sadewo saat acara serah terima pembiayaan dari APBN ke APBD di pool terpadu Bus Trans Banyumas, Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan, “Itu janjinya dari Kementerian Perhubungan dan teman-teman DPR, dari Komisi 5 akan mendorong itu.”
Namun, jika skenario tersebut tidak terwujud, Sadewo menegaskan komitmen Pemkab untuk tetap menyediakan subsidi operasional dari APBD.
“Tapi alternatif terburuk pun saya sudah siap, kami sudah siapkan. Jadi jangan khawatir masyarakat Banyumas, Trans Banyumas tidak akan berhenti, jalan terus,” tegasnya.
Sadewo menjelaskan bahwa apabila subsidi dari pemerintah pusat tidak lagi ada, konsekuensinya adalah penyesuaian tarif.
“Nanti akan dihitung penyesuaian sesuai dengan kemampuan kami. Tapi, selama masih ada subsidi dari pusat, meskipun gabungan, ada yang dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah, maka kami masih mengikuti tarif yang lama. Tapi begitu subsidi hanya APBD, tentunya harus ada penyesuaian tarif,” paparnya.
Komitmen Dishub dan Harapan Masyarakat
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyumas, Omar Udaya, memastikan bahwa operasional Bus Trans Banyumas akan tetap berjalan normal.
“Pak Bupati sudah komit, kalaupun tidak ada dari APBN Perubahan, APBD siap. Jadi sampai akhir tahun 2026, angkutan massal ini dapat berjalan karena ini juga salah satu program pemerintah, hemat energi pasti,” kata Omar.
Selain efisiensi energi, Trans Banyumas juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas.
“Harapan kami masyarakat Kabupaten Banyumas gunakan, manfaatkan Trans Banyumas ini semaksimal mungkin sehingga program pemerintah pusat hemat energi, hemat BBM, mengurangi kemacetan dapat teratasi semuanya,” ujar Omar.
Transisi Pembiayaan dan Tarif Tetap
Sebelumnya diberitakan, peralihan pembiayaan operasional Bus Trans Banyumas dari APBN ke APBD dilakukan untuk menjamin kelangsungan layanan transportasi publik ini pasca berakhirnya kontrak dengan Kementerian Perhubungan.
Masyarakat diimbau untuk tidak perlu cemas mengenai tarif yang dipastikan tetap stabil, yaitu:
- Umum: Rp 3.900
- Pelajar dan lansia: Rp 2.000
Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun, mengonfirmasi bahwa kontrak dengan Kemenhub secara resmi berakhir pada 20 April 2026. Mulai saat itu, operator bus akan melakukan penagihan biaya operasional langsung kepada Pemkab Banyumas.
