Samarinda – Aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) sore berakhir ricuh. Situasi yang awalnya tertib sejak pukul 14.00 Wita, mendadak memanas menjelang petang setelah tuntutan peserta aksi tak kunjung direspons oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim yang memilih tidak menemui massa.
Tiga Tuntutan Utama Tak Terjawab
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menyampaikan tiga tuntutan utama yang menjadi fokus aksi mereka. Pertama, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga masih marak terjadi di lingkungan pemerintahan. Ketiga, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih maksimal terhadap jalannya pemerintahan.
Gubernur Kaltim Terlihat Meninggalkan Kantor
Alih-alih menemui para demonstran yang berkerumun di depan kantornya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, terlihat meninggalkan gedung pemerintahan sekitar pukul 21.10 Wita. Momen ini terjadi kurang lebih satu jam setelah aparat berhasil memukul mundur massa. Dengan pengawalan ketat, Rudy Mas’ud berjalan cepat menuju rumah jabatannya yang berjarak sekitar 10 meter dari kantor. Ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media yang mencoba meminta keterangan terkait tuntutan massa maupun insiden kericuhan yang pecah.
Kapolda Sebut Aksi Terkendali
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, menyatakan bahwa secara umum, pelaksanaan unjuk rasa tersebut masih berjalan dalam batas kewajaran dan berhasil dikendalikan oleh aparat. “Terima kasih seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa, dan peserta unjuk rasa. Hari ini pelaksanaan unjuk rasa bisa berjalan dengan damai, tertib, dan aspirasi juga sudah disampaikan,” ujar Endar saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, aspirasi massa sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPRD Kaltim. Sementara itu, aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur juga disebutnya telah terpantau oleh pihak pemerintah daerah. Endar menegaskan bahwa aparat telah bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dalam mengendalikan situasi di lapangan. “Secara umum pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan baik. Apa yang kita lakukan sudah sesuai standar operasi, dan semuanya bisa terkendali, aman. Tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit,” katanya.
Sejumlah Peserta Diamankan untuk Pemeriksaan
Meskipun demikian, Kapolda mengakui adanya sejumlah peserta aksi yang diamankan oleh aparat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Ada beberapa yang diamankan, tapi masih dalam tahap pemeriksaan. Pendekatan hukum represif akan kita lihat, tergantung tingkat kesalahannya. Jika tidak fatal, bisa menjadi pembinaan,” jelas Endar.
Anggaran Rumah Jabatan Menjadi Sorotan Utama
Dari ketiga tuntutan yang disuarakan oleh para peserta aksi, isu yang paling mendapat sorotan tajam adalah terkait anggaran untuk rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang disebut-sebut mencapai Rp 25 miliar. Massa juga menyoroti pengadaan fasilitas mewah di rumah jabatan tersebut, seperti akuarium laut dan alat fitnes. Selain itu, polemik sebelumnya mengenai pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar kembali diangkat dalam aksi tersebut, yang kian memicu kemarahan massa.
