MEDAN, Indonesia — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membeberkan perannya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam meloloskan peningkatan signifikan dana bantuan pascabencana banjir di wilayahnya. Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk Sumatera Utara berhasil dinaikkan dari estimasi awal Rp 2,1 triliun menjadi Rp 23,32 triliun dari total anggaran pusat Rp 56 triliun.
Bobby menceritakan momen kritis tersebut saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 di Hotel Santika Medan, Rabu (22/4/2026). Ia mengungkapkan bahwa rencana induk (renduk) awal bantuan untuk Sumatera Utara pascabencana hanya sebesar Rp 2,1 triliun, padahal data Pemerintah Provinsi mencatat kerugian akibat bencana alam pada November 2025 mencapai Rp 30 triliun.
“Yang kita ketahui awalnya renduk (rencana induk) batuan untuk Sumatera Utara (pascabencana) itu hanya Rp 2,1 triliun, tapi malam sebelumnya, sebelum diumumkan, kami sudah dapat kisi-kisi, saya telepon mengadu langsung kepada Pak Mendagri,” ujar Bobby di hadapan Tito Karnavian yang turut hadir dalam acara tersebut.
Lobi Intensif Berbuah Manis
Bobby menjelaskan, setelah menerima informasi awal mengenai alokasi yang minim, ia segera menghubungi Menteri Tito Karnavian. Pendekatan langsung ini membuahkan hasil. Pasca-komunikasi tersebut, Tito Karnavian dilaporkan segera melakukan pertemuan dengan kementerian-kementerian terkait penanganan bantuan pascabencana.
Upaya lobi ini berujung pada peningkatan drastis dana bantuan bencana untuk Sumatera Utara. “Hari ini, alhamdulillah Pak Menteri, minggu lalu juga sudah disampaikan dana renduk kita untuk R3P naik dari Rp 2,1 triliun naik menjadi Rp 23 triliun lebih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Dalam Negeri,” kata Bobby, mengapresiasi peran Mendagri.
Sebelumnya, kekecewaan Bobby terkait alokasi dana pemulihan banjir ini sempat mencuat dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas R3P pada akhir Februari lalu. Kala itu, Bobby bahkan sempat melakukan aksi walk out saat mengikuti rapat virtual tersebut.
Ketimpangan Data dan Dampak Masif Bencana
Bobby menilai adanya ketimpangan data yang mencolok antara kebutuhan riil di lapangan dengan alokasi rencana induk (Renduk) dari pemerintah pusat. Dari total anggaran Rp 56 triliun yang dialokasikan untuk wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, provinsi yang dipimpinnya hanya mendapatkan jatah Rp 2,11 triliun.
Padahal, bencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara pada 25 November 2025 itu menimbulkan dampak yang sangat masif. Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat, bencana tersebut berdampak pada lebih dari 1,8 juta jiwa. Sebanyak 376 orang dilaporkan meninggal dunia, dan hingga kini 40 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, ribuan rumah dilaporkan hilang, dan kerusakan infrastruktur tersebar luas di berbagai wilayah terdampak.
