Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti potensi “bencana elektoral” yang mengancam proses pemilihan umum jika data administrasi kependudukan (adminduk) tidak tertata rapi dan terintegrasi dengan baik. Masalah seperti daftar pemilih yang masih mencantumkan nama orang meninggal hingga data yang tidak sampai ke pemilih, menurutnya, menjadi isu berulang setiap kali kontestasi demokrasi digelar.
Pernyataan ini disampaikan Bima Arya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada Senin (20/4/2026). Ia menegaskan bahwa persoalan data yang semrawut dapat menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.
“Seringkali kita setiap pemilu, setiap pilkada dihadapkan pada isu yang sama, orang mati yang masih terdaftar misalnya kemudian data yang tidak sampai kepada pemilih dan sebagainya,” ujar Bima. Ia menambahkan, “Dan ini menjadi persoalan ketika pemenangan itu tipis selisihnya. Ketika tipis selisihnya diteluri sebagian besar datanya tidak valid, ini pangkal bencana elektoral sebetulnya.”
Kualitas Demokrasi Bergantung pada Kerapian Data
Menurut Bima, kualitas demokrasi suatu negara sangat bergantung pada pembaruan dan sinkronisasi data kependudukan yang akurat. Politikus Partai Amanat Nasional ini menilai, sulit bagi demokrasi untuk berkembang pesat apabila permasalahan data kependudukan masih kacau balau.
“Jadi legitimasi politik kita, aparatur politik kita sangat ditentukan oleh validitas data dan integrasi data tadi. Yang terakhir satu data ini juga kita butuhkan untuk pencegahan kriminal,” jelas Bima.
Peran Penting Adminduk dalam Penegakan Hukum
Selain untuk kepentingan demokrasi, Bima menekankan bahwa data kependudukan yang akurat memiliki peran krusial dalam mendukung penegakan hukum. Ia mencontohkan, beberapa kasus kriminal dapat terungkap berkat koordinasi yang baik antara aparat kepolisian dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Saya kira beberapa kasus teror ya ini juga bisa dipecahkan karena rapinya data kita. CCTV yang terintegrasi digabungkan juga dengan FR yang sudah diaplikasikan ini membantu mempercepat penyelesaian kasus-kasus kriminal,” ungkap Bima.
Penguatan Adminduk Selaras dengan Program Prioritas Nasional
Lebih lanjut, Bima menambahkan bahwa penguatan sistem administrasi kependudukan sejalan dengan berbagai program prioritas nasional, termasuk dalam kerangka Asta Cita pemerintah. Ia meyakini, fondasi data kependudukan yang kuat menjadi kunci utama bagi pelaksanaan berbagai rencana aksi nasional dan program Kementerian Dalam Negeri.
