Megapolitan

BPBD Gencarkan Pemantauan, 7 Wilayah Jaksel dan 2 Jaktim Rawan Longsor

Advertisement

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan di sejumlah wilayah yang teridentifikasi rawan gerakan tanah atau longsor. Fokus utama tertuju pada daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, terutama saat memasuki musim hujan dengan curah hujan yang tinggi.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, menjelaskan bahwa wilayah Jakarta Selatan menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan, khususnya di area yang berdekatan dengan aliran Sungai Ciliwung.

“Wilayah yang longsor itu kita cermati betul terutama di wilayah Jakarta Selatan. Kami sudah sering sekali melakukan penyisiran sungai, terutama di Sungai Ciliwung pada titik tertentu,” ujar Yohan kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

BPBD secara proaktif melakukan pemetaan wilayah rawan dan berkoordinasi erat dengan jajaran kelurahan. Pemantauan kondisi lapangan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi bencana sedini mungkin.

Peran Koordinator BPBD dalam Penanganan Bencana

Yohan menekankan bahwa BPBD DKI Jakarta berperan sebagai koordinator utama dalam penanganan potensi bencana. Koordinasi ini melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memastikan langkah penanganan yang efektif.

“Kita koordinasikan dengan kelurahan. BPBD itu fungsinya seperti koordinator,” kata Yohan.

Selain pemantauan, BPBD juga menjalin kerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk menerapkan langkah-langkah penanganan sementara di titik-titik rawan. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah pemasangan dolken atau penahan darurat.

“Sekarang yang sedang dikerjakan dengan SKPD SDA itu buat dolken, karena sepengetahuan kami itu stok yang dimiliki kawan-kawan SDA,” jelasnya.

Advertisement

Untuk solusi penanganan jangka panjang, seperti pembangunan turap, pengusulan akan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kewenangan Pengelolaan Sungai Ciliwung

Yohan mengingatkan bahwa pengelolaan Sungai Ciliwung berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).

“Saya ingatkan lagi bahwa yang punya kewenangan di Sungai Ciliwung ada Kementerian PUPR dalam hal ini BBWSCC. Tugas di dinas adalah pembebasan lahan,” tegasnya.

Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta telah mengidentifikasi sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sebagai zona menengah gerakan tanah berdasarkan analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Berikut adalah daftar wilayah yang masuk kategori zona menengah gerakan tanah:

  • Jakarta Selatan:
    • Cilandak
    • Jagakarsa
    • Kebayoran Baru
    • Kebayoran Lama
    • Mampang Prapatan
    • Pasar Minggu
    • Pesanggrahan
  • Jakarta Timur:
    • Kramatjati
    • Pasar Rebo

BPBD DKI Jakarta mengimbau pemerintah wilayah dan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat curah hujan diprediksi berada di atas normal. Kondisi ini berpotensi memicu pergerakan tanah di area lereng, tebing, dan bantaran sungai.

Advertisement