Ribuan massa tumpah ruah di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa, 21 April 2026. Aksi unjuk rasa ini secara khusus menyoroti transparansi anggaran pemerintah daerah, terutama terkait pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim, serta mendesak DPRD untuk menggunakan hak interpelasi.
Diperkirakan sekitar 2.000 orang berpartisipasi dalam aksi tersebut. Suasana sempat tegang ketika dua demonstran dilaporkan pingsan dan segera mendapatkan pertolongan medis. Massa kemudian melanjutkan aksi mereka menuju kantor gubernur.
Salah satu perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, dalam orasinya melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilainya tidak berpihak pada masyarakat. “Ini kita dipimpin dan diobok-obok secara semena-mena, secara tidak profesional. Ada kesan semua ini dikondisikan, ada kongkalikong. Kita sebagai rakyat merasa dipermainkan,” tegas Budiman.
Budiman menambahkan bahwa di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan pejabat. “Kita sekarang terbeban, apalagi dengan adanya IKN. Harusnya pemerintah lebih peka. Tapi yang kita lihat justru anggaran besar keluar untuk kepentingan pejabat,” katanya.
Desakan Penggunaan Hak Interpelasi
Secara spesifik, Budiman menyoroti alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas sebesar Rp 8,5 miliar dan pembangunan rumah jabatan senilai Rp 25 miliar. “Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat,” ujarnya penuh penekanan.
Ia pun mengingatkan anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk tidak berdiam diri. “Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. DPRD ini rumah rakyat. Kami minta mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, jangan tutup mata,” seru Budiman, seraya menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan agar pemerintah dan DPRD lebih transparan dalam penggunaan anggaran daerah.
“Kami dari Kedaulatan Rakyat tidak akan diam. Kalau ini tidak dijelaskan, kami akan terus bersuara,” ancamnya.
Peserta aksi lainnya dari kalangan mahasiswa, Daris, menekankan bahwa tuntutan utama massa adalah keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran. “Aksi ini untuk menggugat hak masyarakat Kaltim. Kami ingin semua penggunaan anggaran itu dibuka secara terang benderang,” ungkap Daris.
Menurut Daris, DPRD Kaltim memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti polemik ini melalui mekanisme resmi. “Kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi. Itu penting untuk meminta penjelasan dari pemerintah soal anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar dan rumah jabatan Rp 25 miliar,” pungkasnya.
