Kasus penggelapan dana sebesar Rp 28 miliar milik Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Labuhanbatu, Sumatera Utara, menemui titik terang. Upaya pengembalian dana umat Katolik ini mendapatkan respons cepat dari berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga legislatif, menunjukkan kemenangan integritas atas kebuntuan birokrasi.
Perjuangan mengembalikan dana yang dipercayakan oleh 1.900 umat Katolik ini tidak lepas dari peran aktif sejumlah pemangku kepentingan. Polda Sumatera Utara, melalui koordinasi dengan Interpol, berhasil menerbitkan red notice dan menangkap Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kantor Kas bank BUMN Unit Aek Nabara yang diduga menggelapkan dana tersebut. Media massa dan warganet juga turut berkontribusi signifikan dalam mengawal kasus ini, memberikan tekanan publik agar isu tersebut tidak tenggelam.
Dalam narasi penyelesaian kasus ini, integritas Suster Natalia menjadi sorotan. Kejujuran dan keterbukaannya dalam menyampaikan kondisi objektif menjadi pijakan moral bagi para pejabat negara dalam mengambil keputusan kebijakan yang jernih. Selain itu, peran pemerintah dan DPR RI dalam memperjelas penyelesaian kasus pelik ini juga patut diapresiasi.
Diplomasi Dasco: Jembatan Solusi
Informasi mengenai hilangnya dana umat Katolik ini telah sampai ke telinga Presiden Prabowo. Pada 16 April 2026, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melaporkan situasi terkini terkait isu politik, keamanan, dan ekonomi nasional kepada Presiden. Laporan tersebut berujung pada keputusan pengembalian penuh dana umat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi di Aek Nabara.
Pada 19 April 2026, BNI mengonfirmasi kesanggupan mengembalikan seluruh dana tersebut. Namun, pada hari yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BNI melakukan verifikasi menyeluruh, dengan realisasi pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp 7 miliar. Perbedaan pendapat antara OJK dan BNI ini menunjukkan masih adanya kompleksitas dalam proses pengembalian dana.
Menyikapi hal tersebut, Dasco menjadwalkan pertemuan mediasi pada 20 April 2026 di Gedung DPR RI. Pertemuan ini dihadiri oleh Suster Natalia selaku perwakilan CU Paroki Aek Nabara dan Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan. Hasil mediasi tersebut membawa kabar baik: BNI berkomitmen mengembalikan dana senilai Rp 28 miliar secara penuh kepada CU Aek Nabara pada 22 April 2026.
Kehadiran Dasco dalam memediasi kasus ini dinilai sebagai katalisator penting dalam mempercepat pemulihan hak umat, terutama setelah sempat terjadi kebuntuan. Langkah ini juga diapresiasi sebagai upaya DPR RI menunjukkan sisi humanisnya. Diplomasi Dasco berhasil menjembatani kepentingan pemerintah, BNI, dan CU Paroki Aek Nabara, mengubah keraguan menjadi dialog yang solutif dan memberikan jaminan pengembalian dana umat tanpa proses panjang.
Akhir Penantian Dana Umat: Keadilan dan Perlindungan Konsumen
Nasabah CU Paroki Aek Nabara kini dapat bernapas lega setelah penantian panjang sejak Desember 2025. BNI mengambil tanggung jawab penuh atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh oknum pegawainya, yang merupakan bentuk pemulihan hak yang bersifat imperatif, bukan belas kasihan.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah yang mempercayakan dananya kepada lembaga perbankan, terlebih BUMN, secara otomatis dilindungi. Pasal 29 ayat 4 undang-undang tersebut menegaskan kewajiban bank untuk melindungi keselamatan dana nasabahnya. Pengakuan tersangka Andi bahwa ia telah membakar atau menghilangkan bukti deposito, yang termasuk tindak pidana administratif berdasarkan pasal 49 ayat 1, semakin memperkuat bahwa beban kelalaian pengawasan internal bank tidak seharusnya ditanggung oleh nasabah.
Kesepakatan BNI untuk bertanggung jawab penuh atas kesalahan karyawannya mencerminkan bentuk keadilan yang diterima CU Aek Nabara. Dari perspektif konsumen, pemulihan hak juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas keamanan dan keselamatan dana nasabah menjadi harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan.
Langkah BNI dalam mengganti dana umat secara langsung juga berdampak positif terhadap kepercayaan nasabah. Dengan 12,7 juta pengguna aplikasi “wondr by BNI” per Februari 2026, menjaga kepercayaan publik menjadi krusial. Penyelesaian kasus ini menjadi momentum bagi BNI untuk memperbaiki sistem internal dan memitigasi risiko internal fraud.
Bagi Umat Katolik Paroki Aek Nabara, kembalinya dana mereka adalah bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan di tengah ketidakpastian yang mereka hadapi selama beberapa bulan terakhir.
