JAKARTA, Kompas.com – Perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia masih menjadi persoalan pelik yang sulit dituntaskan. Upaya pengendalian dan penegakan hukum seringkali terbentur pada minimnya data, transparansi skala, rantai pasok, hingga identitas para aktor yang terlibat. Ronny Rachman Noor, peneliti sekaligus Guru Besar IPB University, mengungkapkan kompleksitas ini menjadi tantangan utama dalam memberantas praktik terlarang tersebut.
Menurut Ronny, transaksi dalam perdagangan satwa liar ilegal cenderung terjadi di pasar gelap, sehingga menyulitkan upaya untuk memperkirakan volumenya secara akurat. “Perdagangannya lintas daerah dan negara, jalur distribusinya kerap berubah banyak spesies yang diperdagangkan tidak tercatat dalam laporan resmi yang membuat data konservasi menjadi tidak lengkap,” kata Ronny dalam keterangannya, Selasa (22/4/2026).
Ia menambahkan, penelusuran lebih dalam mengungkap bahwa rantai perdagangan ilegal ini sangatlah kompleks. Jaringan tersebut melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pemburu lokal, pengepul, pedagang menengah, hingga akhirnya terhubung dengan jaringan internasional. Distribusi barang haram ini pun seringkali memanfaatkan berbagai kanal, termasuk media sosial, pasar daring, dan sarana transportasi ilegal.
Ronny berpandangan bahwa tingkat kompleksitas ini semakin mempersulit aparat penegak hukum dalam menindak pelaku utama. Akibatnya, penindakan yang dilakukan kerap hanya menyasar pelaku di level bawah, seperti pemburu atau pedagang lokal, sementara jaringan besarnya luput dari jeratan hukum.
“Kasus perdagangan melalui media sosial menunjukkan lemahnya deteksi digital. Sulit melacak akun anonim dan transaksi online,” ucap Ronny. Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga yang melibatkan kementerian, kepolisian, dan Bea Cukai, serta belum adanya basis data nasional yang kuat sebagai kendala tambahan.
“Tantangan lainnya, satwa liar yang diperdagangkan sering dicampur dengan komoditas legal, sehingga pengenalan dan identifikasinya menjadi lebih sulit,” jelas Ronny.
Solusi Penguatan Sistem Intelijen dan Kerjasama
Menghadapi tantangan tersebut, Ronny mengusulkan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah penguatan sistem intelijen konservasi dengan memanfaatkan teknologi terkini, seperti big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini diharapkan dapat membantu memantau pola perdagangan secara lebih efektif. Selain itu, deteksi dini menggunakan eDNA juga diusulkan untuk memantau penyebaran spesies.
Kerja sama internasional juga menjadi kunci penting. Pertukaran data lintas negara melalui forum seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Convention on Biological Diversity (CBD) dinilai krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan.
Di samping itu, Ronny menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam upaya mendeteksi perdagangan ilegal. Pemerintah juga perlu memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan kepada masyarakat lokal, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada aktivitas perburuan satwa liar.
“Pemutusan rantai perdagangan satwa liar tidaklah mudah. Namun, langkah minimal yang dapat diambil adalah pengawasan ketat terhadap jalur dan pasar perdagangan ilegal, serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya zoonosis dari satwa liar,” beber Ronny.
