JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, di tengah gejolak krisis energi global, menjadi sorotan utama warganet. Survei terbaru menunjukkan 69 persen pengguna internet masih mengamati dan mempertanyakan kebijakan ini.
Analisis big data oleh Binokular Media Utama (Binokular) mengungkap bahwa mayoritas warganet aktif mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan mengkaji dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja serta efisiensi energi yang mulai digalakkan sejak 1 April 2026.
Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular, Danu Setio Wihananto, menjelaskan bahwa isu terkait kebijakan ini mengalami lonjakan percakapan pada 1 April 2026, sehari setelah pemerintah mengumumkan secara resmi. “Lonjakan ini merupakan reaksi langsung warganet terhadap berbagai poin kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penghematan energi,” ungkap Danu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).
Sebelumnya, kata Danu, media sosial telah diramaikan oleh kecemasan publik mengenai potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat ketegangan di Timur Tengah. “Sebelumnya, pada akhir Maret, jagat media sosial sudah diramaikan oleh kecemasan publik terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM menyusul ketegangan di Timur Tengah,” imbuhnya.
Sentimen negatif terhadap kebijakan WFH ASN mencapai 17 persen, berbanding 14 persen sentimen positif. Para penentang kebijakan ini khawatir bahwa WFH dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk peningkatan produktivitas. Kekhawatiran mendasar lainnya adalah potensi penurunan kualitas pelayanan publik, mengingat banyak masyarakat yang masih membutuhkan layanan administratif dan teknis pada hari Jumat.
Selama periode 31 Maret hingga 12 April 2026, platform Socindex mendeteksi 137.672 percakapan warganet di X/Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok, dengan total interaksi mencapai 7.360.469 pengguna.
Program Makan Bergizi Gratis Turut Menjadi Perbincangan
Selain isu WFH, pemotongan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari dalam sepekan juga masih menjadi topik hangat. Warganet menilai bahwa anggaran MBG yang besar seharusnya dapat diefisienkan lebih lanjut, terutama mengingat sejumlah insiden dan polemik yang sempat terjadi.
Pemangkasan jumlah hari pemberian MBG dianggap belum cukup memberikan dampak efisiensi yang signifikan. Sentimen negatif terhadap kebijakan ini lebih dominan. Banyak warganet mempertanyakan mengapa evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan menu tidak dilakukan, alih-alih hanya mengurangi frekuensi pemberian.
Apresiasi Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM
Berbeda dengan kontroversi WFH, keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM mendapatkan apresiasi positif. Manajer News Data Analytics Binokular (Newstensity), Nicko Mardiansyah, menyebutkan bahwa isu ini sempat menimbulkan kepanikan dan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Namun, usai pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa harga BBM subsidi dan non-subsidi tertentu ditahan, warganet menyatakan lega dan berterima kasih,” ucap Nicko. Sentimen positif terhadap kebijakan ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi, meskipun secara keseluruhan hanya mencapai 14 persen. Sebagian warganet masih menyimpan kekhawatiran akan potensi kenaikan harga BBM non-subsidi di masa mendatang.
Dampak Ekonomi Turunan: Kenaikan Harga Plastik dan Avtur
Selain tiga isu utama, warganet juga menyoroti dampak ekonomi tidak langsung dari kebijakan efisiensi energi. Dua isu turunan yang mencuat adalah kenaikan harga plastik dan kenaikan harga avtur yang berimbas pada tarif tiket pesawat.
Kenaikan harga plastik dirasakan langsung oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang banyak menggunakan plastik sebagai kemasan produk makanan dan minuman. Gangguan impor bahan baku nafta akibat krisis global disebut sebagai penyebab utama. Pelaku UMKM menyatakan keberatan karena biaya operasional mereka membengkak.
Sementara itu, kenaikan harga avtur memaksa pemerintah menyesuaikan tarif tiket pesawat di kisaran 9 hingga 13 persen. Sentimen negatif bermunculan, terutama dari warganet yang sering menggunakan transportasi udara. Pemerintah telah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP), penyesuaian fuel surcharge, serta pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Langkah-langkah ini berhasil meredam sebagian sentimen negatif dan memunculkan apresiasi dari warganet yang memahami upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor penerbangan.
