JAKARTA, KOMPAS.com — Siklus tawuran di berbagai wilayah Jakarta seolah tak pernah benar-benar terputus. Peristiwa tersebut kerap mereda sesaat, namun kemudian muncul kembali di lokasi yang hampir sama. Di tengah pola yang berulang ini, berbagai upaya telah dilancarkan, mulai dari pendekatan persuasif hingga langkah tegas, namun hasilnya belum sepenuhnya menjawab persoalan. Kini, pemerintah mulai mendorong pendekatan baru yang mencoba menyentuh akar konflik dengan memulihkan relasi sosial warga.
Upaya Merajut Ulang Relasi Sosial
Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Daerah Khusus Jakarta meluncurkan program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) berbasis komunitas di sejumlah wilayah yang dinilai rawan konflik. Program ini difokuskan untuk memperbaiki hubungan antarwarga dan mendorong penyelesaian masalah secara damai.
“Hal ini melalui pendekatan berbasis komunitas guna memulihkan relasi sosial, mendorong penyelesaian masalah secara damai, serta memperkuat pencegahan konflik sejak dini,” kata Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Jakarta, Rulinawaty, Senin (20/4/2026), dikutip dari Antara.
Tujuh kelurahan yang menjadi sasaran Kampung Redam antara lain Cengkareng Barat (Jakarta Barat), Jatinegara (Jakarta Timur), Tengah (Jakarta Timur), Bukit Duri (Jakarta Selatan), Johar Baru (Jakarta Pusat), Cempaka Baru (Jakarta Pusat), dan Tanjung Priok (Jakarta Utara).
Kepala Kanwil KemenHAM Jakarta, Mikael Azedo Harwito, menegaskan bahwa upaya ini lebih dari sekadar program formal. Ia menyampaikan, “Ini adalah tempat di mana dialog yang sempat terputus disambung kembali dan kepercayaan warga dibangun ulang.” Menurut Mikael, perdamaian tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Lingkaran Konflik yang Berulang
Upaya-upaya tersebut lahir dari realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa tawuran masih kerap terjadi di berbagai wilayah. Di Manggarai, Jakarta Selatan, bentrokan antarwarga telah menjadi peristiwa yang berulang. Terowongan Manggarai kerap menjadi titik pertemuan konflik, melibatkan beberapa kelompok warga.
Pemicu konflik bahkan sering kali berawal dari hal sederhana, salah satunya adalah saling ejek di media sosial. “Saling ejek di media sosial, ingin terlihat berani atau pembuktian, ingin cari nama,” kata Ketua Karang Taruna RW 04, Fadil. Bentrokan yang awalnya melibatkan remaja kemudian bisa meluas, menyeret warga lain dan mengganggu aktivitas publik. Pengendara bahkan memilih berhenti karena takut melintas di lokasi.
Pendekatan yang Belum Menyentuh Akar
Berbagai pendekatan sebenarnya telah dilakukan, mulai dari pertemuan antarwarga hingga kegiatan bersama. Namun, konflik tetap berulang. Camat Tebet, Putut Puji Linangkung, mengakui bahwa upaya yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
“Saya tidak bisa melihat dari satu sisi atau permukaan, kan selama ini sudah dilakukan berbagai hal, Pak Wali Kota Pak Munjirin sudah mengumpulkan mereka dengan pergi ke puncak, tapi terus berulang,” kata Putut.
Ia kini mencoba menghadirkan alternatif kegiatan bagi remaja agar memiliki ruang aktivitas yang lebih positif. “Kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan, teman-teman karang taruna memberikan data kepada saya anak-anak yang membutuhkan pelatihan, ya, udah kita berikan pelatihan membikin kopi dan lainnya,” ujarnya.
Akar Masalah yang Lebih Dalam
Di balik bentrokan yang terlihat, persoalan yang lebih dalam masih membayangi. Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina, menilai tawuran tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Dari berbagai kajian, sebagian besar dari konflik sosial termasuk tawuran yang terjadi dalam masyarakat kita, berakar dari permasalahan ekonomi,” kata Nia.
Ia menegaskan, selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, potensi konflik akan terus ada. “Jika masyarakat kita masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mendasar untuk hidup, konflik sosial akan mudah berkembang,” ujarnya. Menurut Nia, penyediaan lapangan kerja menjadi kunci penting untuk meredam konflik, terutama bagi generasi muda.
Konflik di Berbagai Sudut Kota
Tawuran tidak hanya terjadi di satu wilayah. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, bentrokan antarwarga sempat dipicu oleh petasan yang memancing emosi dua kelompok. “Yang semalam terjadi adalah adanya gesekan antara RW 11 dan RW 5 Kelurahan Petamburan,” kata Kapolsek Tanah Abang AKPB Dhimas Prasetyo.
Di Jakarta Barat, tiga remaja ditangkap setelah diduga menjadi provokator tawuran yang direncanakan melalui media sosial. “Para tersangka mencari lawan melalui admin Instagram. Ada provokasi,” kata Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby Mochammad Zulfikar. Motifnya sederhana yakni para pelaku hanya mencari pengakuan.
Antara Persuasi dan Penindakan
Di tengah berbagai upaya tersebut, muncul dorongan agar pemerintah lebih tegas. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menilai penanganan tawuran masih belum maksimal.
“Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulangkali,” kata Justin.
Ia bahkan mengusulkan langkah tegas, termasuk pencabutan bantuan sosial bagi keluarga yang terlibat tawuran. “Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya,” ujarnya.
Menjaga Agar Bara Tak Kembali Menyal
Berbagai pendekatan kini berjalan berdampingan, dari pembinaan hingga penindakan. Namun, mencari jalan keluar dari tawuran yang berulang bukan perkara sederhana. Tak hanya soal meredam bentrokan yang terjadi di permukaan, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang lebih dalam, ekonomi, sosial, hingga relasi antarwarga.
Di kota sebesar Jakarta, menjaga damai bukan pekerjaan hanya satu pihak, tetapi semua elemen masyarakat.
