Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk senantiasa menjaga integritas dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.
Dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar pada Senin, 20 April 2026, Tito secara tegas meminta para kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Ia menekankan bahwa dua isu utama, yaitu korupsi dan inefisiensi atau pemborosan anggaran, menjadi sorotan utama yang perlu diwaspadai.
“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” ujar Tito, dikutip dari siaran pers.
Mendagri menjelaskan bahwa persepsi masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Jika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kasus pemborosan anggaran di suatu daerah, dampaknya bisa meluas dan memengaruhi citra seluruh pemerintah daerah. Kondisi ini, lanjut Tito, berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Kepercayaan publik yang terjaga, menurut Tito, memegang peranan penting dalam kelancaran pengajuan anggaran daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Apresiasi dan Tantangan Narasi Positif
Di sisi lain, Mendagri juga mengapresiasi banyaknya kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja baik dan berhasil menghadirkan berbagai inovasi di wilayahnya. Namun, ia menyayangkan bahwa capaian positif tersebut kerap kali tenggelam oleh pemberitaan negatif yang cenderung lebih cepat menyebar dan menjadi viral.
Tito menganalogikan situasi ini dengan adanya ratusan ribu orang yang bekerja dengan baik, namun hanya satu kesalahan yang terjadi dapat membentuk persepsi publik yang kurang berimbang. Oleh karena itu, ia mendorong para asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif serta mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.
Penguatan Tata Kelola dan Komunikasi Publik
Selain penekanan pada penguatan tata kelola pemerintahan, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ini juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi publik yang transparan. Menurut Tito, upaya pencegahan korupsi harus berjalan selaras dengan keterbukaan informasi dan publikasi kinerja pemerintah daerah.
“Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” pungkasnya.
