DEPOK, KOMPAS.com – Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ramdani Hidayat, menegaskan bahwa satuan Brimob memegang peranan sebagai benteng terakhir dalam penanganan aksi massa. Pendekatan humanis akan menjadi prioritas utama sebelum opsi tindakan represif diambil.
“Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan, ya. Kita tunjukkan dulu pakai soft power. Ada dari Binmas, ada dari Sabhara. Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir,” ujar Ramdani di Markas Komando Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam setiap penanganan aksi unjuk rasa, fungsi-fungsi kepolisian yang bersifat pembinaan dan pencegahan, seperti Bimbingan Masyarakat (Binmas) dan Shabara, akan dikedepankan terlebih dahulu. Brimob baru akan dilibatkan jika situasi demonstrasi telah mengarah pada tindakan anarkistis.
“Maka itu kita sampaikan bahwa PHH (Pasukan Anti Huru-Hara) itu bukan pasukan huru-hara, tetapi pasukan untuk mencegah anarkis. Anarkisnya yang kita utamakan untuk pencegahan sampai penindakan,” terangnya.
Ramdani menekankan bahwa kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang tetap dihormati. Namun, tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan fasilitas umum dan kekerasan yang membahayakan jiwa, tidak akan ditoleransi. “Kalau unjuk rasanya sih, semua boleh-boleh saja unjuk rasa, tetapi kalau sampai perusakan, pembakaran, kemudian membuat jiwa seseorang terancam, bahkan sampai meninggal dunia, baru kita nanti tindak. Itu sebenarnya,” imbuhnya.
Kesiapsiagaan Brimob Diperkuat Respons Dinamika Global
Di sisi lain, Ramdani menyampaikan bahwa kesiapsiagaan Brimob terus ditingkatkan sebagai respons terhadap arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peningkatan ini krusial dalam menghadapi potensi gangguan keamanan yang mungkin timbul akibat dinamika global, termasuk dampak konflik internasional terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri.
Menurutnya, potensi gangguan keamanan, yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga energi, telah dipetakan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Informasi yang diterima dari Baintelkam ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan koordinasi lintas fungsi dan wilayah.
“Tidak semerta-merta kita membuat pemetaan sendiri, tidak. Itu langsung dari BIK. Kita terima dari BIK berupa informasi, baru kita koordinasi dengan satuan fungsi yang ada, Satwil (Satuan Kewilayahan) yang ada, demikian juga dengan instansi terkait,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Ramdani memastikan bahwa hingga saat ini situasi keamanan secara umum masih terkendali. Aksi unjuk rasa yang terjadi masih dapat ditangani oleh jajaran kepolisian di masing-masing wilayah.
“Alhamdulillah masih tertangani semuanya. Makanya saya bilang, unjuk rasa yang ada sekarang masih bisa diatasi oleh kewilayahan. Yang jelas kita harus siap saja semuanya,” tutup Ramdani.
