Kementerian Transmigrasi mengalihkan fokus pengembangan kawasan transmigrasi pada tahun 2026 ke wilayah Papua. Langkah strategis ini diambil untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden terkait fokus pada Papua.
“Kenapa Papua? Ini juga menjadi satu keputusan yang final untuk tahun 2026 ini, mengingat fokus Bapak Presiden terkait dengan pembangunan kesejahteraan di Papua,” ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Senin (20/04/2026).
Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diharapkan memberikan dampak sosial yang berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan harmoni sosial. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di Papua.
10 Kawasan Transmigrasi Dikembangkan di Papua
Di Provinsi Papua, Kementerian Transmigrasi akan mengembangkan 10 kawasan transmigrasi. Menteri Iftitah merinci bahwa akan ada 8 klaster yang fokus pada pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
“Ada 8 klaster, salah satunya itu adalah pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, kemudian juga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Kami akan fokus di 10 kawasan transmigrasi yang ada di Papua,” jelasnya.
Meskipun demikian, pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tengah dan barat Indonesia tidak akan ditinggalkan sepenuhnya. Beberapa lokasi di Sulawesi Tengah dan Rempang akan mendapatkan akselerasi pengembangan.
“Namun demikian ada juga nanti beberapa tempat di Indonesia tengah, misalkan di Sulawesi Tengah, kemudian di Indonesia barat juga di Rempang yang kami akan lakukan akselerasi,” ungkap Iftitah.
Untuk mendukung seluruh program tersebut, Kementerian Transmigrasi mengalokasikan 35 persen dari total anggaran sebesar Rp 1,902 triliun untuk revitalisasi infrastruktur dasar di 154 kawasan transmigrasi pada tahun 2026. Anggaran ini akan lebih difokuskan pada aplikasi kebutuhan mendesak rakyat, seperti infrastruktur dasar dan turunan dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
“Maka, Ekspedisi Patriot tidak banyak riset tahun ini, melainkan aplikasi kebutuhan rakyat seperti infrastruktur dasar dan turunan dari PKPN atau Program Kerja Prioritas Nasional,” kata Iftitah.
Program Ekspedisi Patriot Diperluas
Program Ekspedisi Patriot yang melibatkan civitas akademika terus menunjukkan perkembangan. Jika pada awal peluncurannya hanya menggandeng 7 universitas ternama, kini jumlahnya bertambah menjadi 10 universitas.
Universitas yang sebelumnya menjadi mitra utama meliputi Universitas Indonesia (UI), IPB University, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Tahun ini, tiga universitas baru bergabung, yaitu Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
“Jadi sekarang selain 7 mitra utama, kami ada tambahan lagi 3 universitas yang ikut bergabung dalam program Transmigrasi Patriot, yakni UNAIR, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin,” ujar Iftitah.
Sementara itu, rencana peluncuran program Beasiswa Patriot untuk jenjang S2 dan S3 yang sedianya dilakukan tahun ini ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh adanya keterbatasan fiskal dan kondisi ekonomi yang mengharuskan anggaran difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami dapat sampaikan kemungkinan besar program beasiswa ini akan ditunda, tidak dilakukan tahun ini mengingat anggaran yang kami miliki saat ini akan langsung diberikan, diimplementasikan kepada kebutuhan rakyat yang bersifat segera,” pungkasnya.
