Negara-negara di kawasan Teluk Persia menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait arah perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Kekhawatiran utama mereka adalah potensi dialog tersebut justru memperkuat cengkeraman Iran atas Selat Hormuz, alih-alih mencapai deeskalasi menyeluruh yang diharapkan.
Sejumlah pejabat dan analis memperkirakan bahwa putaran negosiasi berikutnya yang dijadwalkan di Islamabad tidak akan lagi memprioritaskan program rudal atau pengaruh Iran terhadap proksi regional. Fokus pembicaraan diyakini telah bergeser secara signifikan, kini menitikberatkan pada pembatasan pengayaan uranium dan pengelolaan pengaruh Iran atas Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak yang sangat vital bagi perekonomian global.
Kecemasan negara-negara Teluk semakin menguat menyusul pernyataan tajam dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang dilaporkan oleh Reuters pada Senin (20/4/2026). Melalui unggahan di platform X, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia tersebut secara terang-terangan menyamakan Selat Hormuz dengan senjata tawar-menawar Iran yang setara dengan kekuatan nuklir.
“Tidak jelas bagaimana gencatan senjata antara Washington dan Teheran akan berlangsung. Namun satu hal yang pasti, Iran telah menguji senjata nuklirnya. Itu disebut Selat Hormuz. Potensinya tidak ada habisnya,” tulis Medvedev.
Pernyataan Medvedev ini secara gamblang menggambarkan bagaimana Iran dapat memanfaatkan Selat Hormuz sebagai aset strategis untuk memberikan tekanan pada tatanan global, tanpa perlu secara fisik melampaui ambang batas program nuklir.
Hormuz: Aset Strategis Teheran
Di sisi lain, otoritas keamanan Iran secara tertutup memandang Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut strategis, melainkan sebuah aset yang telah dipersiapkan secara matang selama bertahun-tahun. Sumber keamanan senior Iran mengungkapkan bahwa Teheran telah melakukan perencanaan komprehensif untuk skenario penutupan Selat Hormuz.
“Iran telah bersiap selama bertahun-tahun untuk skenario penutupan Selat Hormuz, merencanakan setiap langkahnya,” ujar seorang sumber keamanan senior Iran. Ia menambahkan bahwa Iran menganggap Selat Hormuz sebagai aset emas yang tak ternilai harganya, yang berakar kuat pada kondisi geografis negara tersebut.
“Dunia tidak bisa merampasnya justru karena aset itu mengalir dari lokasi (geografis) Iran,” imbuhnya. Lebih lanjut, seorang sumber yang dekat dengan Garda Revolusi Iran (IRGC) bahkan menggambarkan Hormuz sebagai pedang yang telah terhunus dari sarungnya, yang secara efektif memaksa AS dan negara-negara regional untuk memperhitungkan kekuatan Teheran.
Kekhawatiran dan Kekecewaan Negara Teluk
Kekecewaan mendalam terasa di antara negara-negara tetangga Iran di kawasan Teluk Persia. Mereka merasa bahwa isu rudal dan drone yang kerap menghantam wilayah mereka kini dikesampingkan demi menjaga stabilitas ekonomi global yang sangat bergantung pada kelancaran arus minyak melalui Selat Hormuz.
Ebtesam Al-Ketbi, Presiden Emirates Policy Center, menilai bahwa langkah diplomasi yang ditempuh saat ini bukanlah solusi permanen. “Apa yang terbentuk saat ini bukanlah penyelesaian bersejarah, melainkan rekayasa konflik berkelanjutan yang disengaja,” ujar Al-Ketbi kepada Reuters.
Al-Ketbi mempertanyakan prioritas negosiasi yang terkesan mengabaikan ancaman langsung terhadap keamanan kawasan Teluk. “Siapa yang menderita akibat rudal dan proksi? Israel, dan khususnya negara-negara Teluk. Kesepakatan yang baik bagi kami adalah (membahas) rudal, proksi, dan Hormuz. Tampaknya mereka tidak peduli dengan rudal atau proksi,” tegasnya.
Ketergantungan dan Frustrasi terhadap AS
Meskipun mengakui bahwa keunggulan militer AS tetap krusial dalam melindungi kawasan, muncul rasa frustrasi yang signifikan atas keputusan sepihak yang seringkali diambil oleh Washington. Abdulaziz Sager, Ketua Gulf Research Center yang berbasis di Arab Saudi, menekankan perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif.
“AS adalah bagian tak terpisahkan dari keamanan regional. Namun itu tidak berarti bertindak sepihak, melangkah sepenuhnya tanpa melibatkan kawasan,” kata Sager.
Senada dengan itu, akademisi asal Uni Emirat Arab (UEA), Abdulkhaleq Abdulla, berpendapat bahwa meskipun peran AS sangat diperlukan, mereka tetap berpotensi melakukan kesalahan, terutama dalam meremehkan kemungkinan konfrontasi di Selat Hormuz.
