JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti fenomena pelaporan pengamat dan akademisi ke ranah hukum atas kritik yang mereka sampaikan. Puan mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik, seraya menekankan perlunya keseimbangan antara keadilan hukum dan kesantunan berpendapat.
“Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun,” ujar Puan saat konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Puan menambahkan, hubungan antara pihak yang mengkritik dan yang dikritik idealnya dilandasi sikap saling menghargai. Pemberi kritik diharapkan menyampaikan pandangannya secara konstruktif, sementara penerima kritik seyogianya terbuka menerima masukan yang bersifat membangun.
“Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargai lah, saling menghormati,” imbuhnya.
Konteks Pelaporan Pengamat
Pernyataan Puan Maharani ini muncul di tengah maraknya pelaporan sejumlah pengamat dan akademisi ke kepolisian atas pernyataan kritis mereka terhadap pemerintah. Beberapa nama yang menjadi sorotan antara lain Saiful Mujani, Feri Amsari, dan Ubedilah Badrun.
Saiful Mujani dilaporkan dengan tuduhan makar setelah sebuah video yang menampilkan pandangannya mengenai dinamika politik nasional, termasuk gagasan konsolidasi untuk menjatuhkan presiden, beredar.
Sementara itu, Feri Amsari dilaporkan atas dugaan penghasutan. Laporan ini terkait kritiknya terhadap klaim swasembada pangan yang dikeluarkan pemerintah, yang dinilai oleh pelapor sebagai pernyataan bohong.
Ubedilah Badrun juga dilaporkan atas pernyataannya dalam sebuah podcast di Forum Keadilan. Pernyataan tersebut dinilai oleh pelapor berpotensi menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.
