PADANG, Kompas.com – Nasib para penyintas banjir bandang yang melanda Kota Padang pada November 2025 masih diselimuti ketidakpastian. Mereka terpaksa bertahan di hunian sementara (huntara) tanpa kepastian kapan bisa kembali ke rumah layak huni, sembari berjuang menghadapi hilangnya mata pencaharian utama akibat kerusakan lahan yang belum sepenuhnya pulih.
Banyak warga yang rumah, lahan pertanian, hingga tempat usaha mereka hanyut terbawa arus banjir bandang kini hanya bisa pasrah. Mereka hidup bergantung pada Dana Tunggu Hunian (DTH) dan uluran tangan para donatur serta pemerintah, menunggu kejelasan status hunian tetap dan bantuan yang tak kunjung datang.
Nalrayeni (53), salah seorang penyintas yang kini tinggal di Huntara Mandiri Kapalo Koto, menceritakan bagaimana pendapatannya terputus sejak bencana menerjang. Ia harus menghidupi dua orang anak, salah satunya yang telah kehilangan suami. Sawah yang menjadi sumber penghasilan utamanya kini telah hilang, berubah menjadi aliran sungai.
“Hilang sawahnya, kalau ada material banjir seperti batu masih bisa dibersihkan. Ini hilang,” ujar Nalrayeni kepada Kompas.com. Situasi ini membuatnya tak punya banyak pilihan selain bertahan dengan bantuan yang ada, seperti beras dan minyak goreng, yang menurutnya cukup membantu meringankan beban ekonominya yang kini hanya tertumpu pada suaminya.
Suami Nalrayeni, yang sebelumnya bekerja kasar seperti berkuli atau mengangkat batu di sungai untuk memenuhi kebutuhan harian, kini tidak bisa beraktivitas setelah menjalani operasi katarak. “Sekarang suami habis operasi katarak, ya tidak ada pilihan lagi. Tanpa pemasukan dan hanya berharap bantuan,” tuturnya saat ditemui seusai mencuci beras untuk makan siang.
Nalrayeni berharap segera ada kejelasan mengenai nasib para penyintas di huntara, termasuk dirinya yang kehilangan lahan pertanian. Ia baru saja masuk dalam proses pendataan penerima bantuan banjir, namun belum ada tindak lanjut yang pasti.
Senada dengan Nalrayeni, penyintas lainnya, Murni, menyebutkan batas sawahnya kini hilang tertimbun material pasir dan batu yang tebal. Ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembersihan lahan ketimbang hanya memberikan bantuan bibit.
“Jika ada bantuan bibit, kami bukan menolak, tapi mau ditanam di mana? Lahan belum bisa diolah karena dipenuhi batu,” keluh Murni. Ia berpendapat bahwa pemberian bantuan bibit sebelum lahan benar-benar bersih dan siap tanam tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi para petani pascabanjir.
Upaya Pemulihan Lahan Pertanian
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang telah meninjau langsung progres rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak banjir di kawasan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji. Langkah ini diambil untuk memastikan percepatan pemulihan sektor pertanian agar lahan warga dapat segera kembali produktif.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan bahwa bantuan rehabilitasi lahan ini bersumber dari kementerian terkait yang baru saja tiba di Kota Padang sekitar sepekan lalu. Pemerintah kota segera mendistribusikan bantuan tersebut agar proses pengerjaan di lapangan tidak tertunda.
“Rehabilitasi lahan persawahan masyarakat ini merupakan bantuan dari kementerian yang sampai sekitar satu minggu yang lalu. Saat ini sudah langsung digotong-royongkan oleh masyarakat dengan dukungan beberapa alat berat,” ujar Fadly.
Ia menekankan bahwa selain pengerjaan fisik, fokus utama pemerintah adalah memulihkan kesuburan tanah serta memperbaiki jaringan irigasi yang rusak akibat diterjang banjir. “Mudah-mudahan ini secepatnya bisa diselesaikan. Baik melalui pengolahan tanah maupun perbaikan irigasi agar hasilnya kembali maksimal,” harapnya.
Alokasi Anggaran dan Sistem Padat Karya
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yulian, menyampaikan bahwa program rehabilitasi ini menyasar lima kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 102 hektar. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar untuk tahap awal ini, yang dikerjakan dengan sistem padat karya.
Secara keseluruhan, dukungan dari Kementerian Pertanian untuk Kota Padang mencapai Rp 7,6 miliar. “Uangnya ditransfer langsung oleh Kementerian Pertanian ke rekening kelompok tani agar lahan bisa diperbaiki seperti semula,” ucap Yoice.
Untuk kategori kerusakan sedang hingga berat, seperti di wilayah Kuranji, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 15,5 juta per hektar khusus untuk pembersihan sedimen.
Kendala Lahan Hanyut di Wilayah Pauh
Meskipun rehabilitasi di Kuranji mulai berjalan, Yoice mengakui adanya kendala besar di wilayah lain, khususnya di Kecamatan Pauh. Sekitar 40 hektar sawah di wilayah tersebut dilaporkan hilang total akibat hanyut terbawa arus sungai.
“Kami masih mencari solusi yang cocok untuk sawah yang hanyut ini, karena hingga kini belum ada skema bantuan pasti dari kementerian untuk lahan yang hilang total,” kata dia.
